Naik Turun Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan sering menjadi cermin seberapa serius negara memprioritaskan kesehatan warganya. Di Indonesia, pembiayaan sektor kesehatan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi perdebatan baru muncul setelah perubahan kebijakan dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru.

Selama bertahun-tahun, regulasi kesehatan di Indonesia menetapkan kewajiban pemerintah mengalokasikan minimal 5 persen dari APBN untuk sektor kesehatan. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa pembiayaan kesehatan tidak terpinggirkan oleh prioritas anggaran lain.

Namun dalam Undang-Undang Kesehatan yang disahkan pada 2023 melalui pendekatan omnibus law, ketentuan tersebut dihapus. Pemerintah tidak lagi diwajibkan menetapkan batas minimal anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN.

Perubahan ini menimbulkan perdebatan di kalangan pakar kesehatan. Sebagian pihak menilai penghapusan batas minimal dapat membuat anggaran kesehatan menjadi lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan program. Namun pihak lain khawatir kebijakan ini justru membuka peluang penurunan prioritas pembiayaan kesehatan.

Secara nominal, anggaran kesehatan Indonesia memang cukup besar. Pada 2023 misalnya, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp169,8 triliun atau sekitar 5,6 persen dari total belanja negara untuk sektor kesehatan.

Namun jika dilihat dari ukuran ekonomi, pengeluaran kesehatan Indonesia masih relatif rendah. Total belanja kesehatan Indonesia diperkirakan hanya sekitar 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023.

Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan banyak negara lain. Negara-negara maju yang tergabung dalam OECD rata-rata mengalokasikan sekitar 9 persen dari PDB untuk kesehatan.

Bahkan dibanding negara berpendapatan menengah, belanja kesehatan Indonesia masih tertinggal. Rata-rata negara dengan tingkat pendapatan serupa mengalokasikan sekitar 7 persen dari PDB untuk sektor kesehatan, lebih dari dua kali lipat dibanding Indonesia.

Keterbatasan pembiayaan ini berdampak pada berbagai aspek sistem kesehatan, mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan hingga distribusi tenaga medis yang tidak merata. Rumah sakit daerah, puskesmas, dan program kesehatan masyarakat sering harus bekerja dengan sumber daya terbatas.

Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan kesehatan terus meningkat. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penanganan penyakit kronis, serta peningkatan teknologi medis membuat biaya kesehatan semakin besar dari tahun ke tahun.

Menurut data sistem akun kesehatan nasional, total pengeluaran kesehatan Indonesia pada 2023 mencapai sekitar Rp614,5 triliun, dengan lebih dari setengahnya berasal dari pembiayaan publik.

Meski demikian, pengeluaran langsung masyarakat untuk layanan kesehatan masih cukup tinggi. Sekitar 28,6 persen biaya kesehatan masih dibayar langsung oleh rumah tangga, menunjukkan bahwa perlindungan finansial kesehatan belum sepenuhnya optimal.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah menyatakan bahwa penghapusan batas minimal anggaran kesehatan bertujuan mengubah paradigma belanja kesehatan agar lebih berbasis kebutuhan program, bukan sekadar memenuhi persentase anggaran.

Namun sejumlah ekonom kesehatan menilai bahwa tanpa batas minimal, sektor kesehatan berisiko kalah bersaing dengan sektor lain dalam perebutan anggaran negara. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Perdebatan tentang anggaran kesehatan sebenarnya bukan hanya soal angka, tetapi juga soal prioritas pembangunan. Ketika belanja kesehatan meningkat, negara tidak hanya memperbaiki layanan medis, tetapi juga memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, naik turunnya anggaran kesehatan akan menentukan seberapa kuat sistem kesehatan nasional menghadapi tantangan masa depan—mulai dari penyakit kronis, pandemi baru, hingga kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang terus berkembang.