BGN Perbarui Strategi Penentuan Penerima MBG Agar Tak Menyasar Anak Orang Kaya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek mercusuar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan puluhan juta anak sekolah, kini mulai memasuki fase penyaringan yang ketat. Di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan logistik, pemerintah memberi sinyal kuat akan menghentikan pembagian makanan gratis bagi siswa yang berasal dari keluarga mapan.

Kebijakan penataan ulang ini dibahas secara intensif dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) sore. Pemerintah berencana mencoret anak-anak dari kelompok kesejahteraan atas dari daftar penerima manfaat.

"Untuk mereka yang katakanlah ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali... itu memang tidak akan diberikan lagi," ungkap Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, seusai rapat tersebut.

Dilema Sosial di Ruang Kelas

Langkah penghematan ini bukan tanpa risiko sosial. Di lapangan, memisahkan anak yang berhak menerima makanan gratis dan yang tidak di dalam satu lingkungan sekolah dapat memicu sekat-sekat sosial baru.

BGN menyadari potensi kecemburuan psikologis ini, terutama di sekolah-sekolah negeri perkotaan yang memiliki komposisi murid heterogen.

Potensi Polarisasi di Sekolah Campuran:
[Siswa Kelas Menengah-Bawah (Desil 1-7)] ──> Menerima Kotak Makanan
[Siswa Kelas Menengah-Atas  (Desil 8-10)] ──> Tidak Menerima Makanan
                                  ▲
                         (Kesenjangan Sosial)

"Jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak," kata Agustina, menggambarkan kompleksitas pembagian di sekolah yang dihuni oleh 50 persen siswa mampu dan 50 persen siswa kurang mampu.

Kehati-hatian di Tengah Target 63 Juta Jiwa

Menyadari dampak psikologis dan sosial yang sensitif tersebut, Presiden Prabowo meminta jajarannya tidak gegabah. Program yang semula dikritik karena terlalu fokus di Pulau Jawa ini kini menanggung beban hidup 63 juta penerima manfaat di seluruh penjuru negeri—sebuah skala operasi raksasa yang tidak menyisakan ruang untuk kesalahan amatir.

Prabowo memberikan waktu satu bulan bagi BGN untuk mengkaji ulang formula penyaluran ini secara matang.

"Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi. Beliau tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati," jelas Agustina. "Memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang. Pertimbangkan secara psikologis, pertimbangkan dari berbagai aspek."

Dalam satu bulan ke depan, BGN harus merumuskan formula yang adil: bagaimana cara menghemat anggaran negara tanpa melukai martabat anak-anak di ruang kelas, sebuah ujian awal bagi efektivitas birokrasi di bawah pemerintahan baru.