MBG Bersiap Libatkan Kantin Sekolah

Di balik megahnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, realitas di lapangan mulai memaksa pemerintah untuk bersikap lebih pragmatis. Aturan birokrasi yang awalnya kaku kini mulai melunak, memberi ruang bagi solusi-solusi lokal yang lebih membumi: kantin sekolah.

Sinyal fleksibilitas ini datang langsung dari Istana. Presiden Prabowo mengisyaratkan lampu hijau bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji opsi alternatif di luar jalur resmi yang selama ini mengikat jalannya program.

"Pak Presiden tadi mengatakan, 'Silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh,'" ujar Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026) malam.

Selama ini, cetak biru program ambisius ini terkunci oleh sekat-sekat regulasi. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Tata Kelola MBG, distribusi makanan wajib melalui jalur tunggal, yaitu Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).

Namun, mengandalkan SPPG saja dinilai kurang lincah untuk menjangkau jutaan sekolah di seluruh penjuru negeri. Munculnya usulan pelibatan kantin sekolah dipandang sebagai langkah taktis untuk memotong rantai distribusi yang rumit.

Sikap melunak Prabowo bukan berarti tanpa syarat. Ia memberikan tenggat waktu satu bulan bagi seluruh pihak terkait untuk membenahi formula pelaksanaan program ini. Kendati demikian, sang Presiden menyelipkan pesan kehati-hatian yang kuat: perubahan aturan tidak boleh dilakukan tergesa-gesa.

"Nah, Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan," pungkas Agustina.

Kini, bola panas berada di tangan Badan Gizi Nasional. Dalam tiga puluh hari ke depan, mereka harus membuktikan apakah kantin-kantin sekolah di Indonesia mampu bertransformasi menjadi garda terdepan pertahanan gizi nasional, atau justru menjadi celah baru dalam pengawasan mutu makanan anak-anak.

Wacana Kantin Sekolah

Tata kelola program MBG sempat memicu polemik usai 3 pimpinan BGN terjerat korupsi. Setelah penetapan tersangka, terungkap bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG saat ini 27.877 titik, melampaui rencana awal hanya 21.000 titik. Kelebihan dapur MBG sebanyak 6.877 titik ini bukan berdasarkan operasional. “Rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah ada pembengkakan 6.877 titik,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis, 11 Juni 2026. Pembengkakan ini berakibat pada beban anggaran program ini diperkirakan bertambah sekitar Rp1 triliun per bulan atau Rp 12 Triliun per tahun.

Dewan Perwakilan Rakyat beberapa kali mengingatkan agar proses pengadaan tak hanya melalui SPPG. Misalnya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan bahwa pihaknya sejak awal telah mengusulkan agar program MBG dilaksanakan melalui dapur kantin sekolah atau school-based kitchen.

"Sebetulnya ini sesuatu yang sudah kita sampaikan sejak awal ya, bahwa kalau mau menjalankan program ini dan kita benchmarking dari negara-negara yang berhasil menjalankan program makan bergizi, maka yang terbaik adalah menggunakan model school-based kitchen," kata Charles di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).