Amerika Serikat Meminta AI untuk Mengatur Serangan ke Iran

Penggunaan AI dalam perang Iran mempercepat identifikasi target secara drastis. Namun ketergantungan pada algoritma memunculkan risiko kesalahan, berkurangnya pengawasan manusia, serta persoalan tanggung jawab etis.
Perang modern terus mengalami perubahan mendasar seiring perkembangan teknologi. Jika pada abad ke-20 perang didominasi oleh tank, pesawat tempur, dan kapal induk, maka pada abad ke-21 medan tempur mulai dipengaruhi oleh kecerdasan buatan. Konflik terbaru yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran menunjukkan bagaimana teknologi Artificial Intelligence (AI) tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan mulai mengambil peran penting dalam pengambilan keputusan militer.
Para analis menilai perang di Iran menjadi salah satu konflik pertama di mana AI terlihat hampir “mengendalikan” jalannya operasi militer. Dalam kampanye militer Amerika Serikat yang diberi nama Operation Epic Fury, sistem AI milik Pentagon membantu memilih dan memprioritaskan sekitar 1.000 target hanya dalam 24 jam pertama operasi.
Kecepatan tersebut belum pernah terjadi pada konflik modern sebelumnya. Dalam perang konvensional, proses identifikasi target biasanya memerlukan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari. Namun dengan bantuan AI, daftar target kini dapat disusun dalam hitungan menit.
Sistem yang menjadi tulang punggung proses tersebut adalah Maven Smart System, sebuah platform analisis militer yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi Palantir. Sistem ini memanfaatkan berbagai sumber data, mulai dari citra satelit, rekaman drone, hingga data intelijen lainnya untuk mengidentifikasi objek di medan perang.
AI kemudian menyusun daftar target yang telah diprioritaskan dan menyerahkannya kepada komandan militer untuk diputuskan. Sistem ini tidak meluncurkan senjata secara langsung, tetapi berfungsi sebagai mesin analisis yang mempercepat proses penentuan sasaran militer.
Perbedaan kapasitas antara analisis manusia dan AI terlihat sangat mencolok. Pada invasi Irak tahun 2003, proses identifikasi target membutuhkan sekitar 2.000 analis intelijen yang bekerja secara bersamaan. Dalam operasi di Iran, pekerjaan serupa kini dapat dilakukan oleh sekitar 20 orang yang didukung oleh sistem AI.
Para ahli juga menyebut sistem ini mampu melakukan pencocokan antara unit militer dan misi tertentu secara otomatis. Mekanisme ini sering dibandingkan dengan cara aplikasi transportasi daring mencocokkan pengemudi dengan penumpang—sebuah analogi yang menggambarkan bagaimana algoritma mulai mengatur logistik operasi militer secara real time.
Fenomena penggunaan AI dalam perang sebenarnya bukan hal baru. Dalam konflik Rusia–Ukraina, teknologi AI digunakan untuk membantu navigasi drone dan meningkatkan akurasi serangan jarak jauh. Sementara dalam konflik Gaza, militer Israel menggunakan beberapa sistem AI yang mampu menghasilkan sekitar 100 target serangan per hari.
Perbandingan ini menunjukkan betapa drastisnya perubahan yang dibawa teknologi tersebut. Sebelum penggunaan sistem AI di Gaza, proses analisis intelijen hanya mampu menghasilkan sekitar 50 target dalam satu tahun. Artinya, AI meningkatkan kecepatan produksi target hingga ratusan kali lipat.
Namun percepatan tersebut juga memunculkan kekhawatiran serius. Ketika algoritma mengambil alih sebagian besar proses analisis, peran manusia dalam pengambilan keputusan militer menjadi semakin kecil. Keputusan yang sebelumnya membutuhkan diskusi panjang kini dapat muncul dalam hitungan detik.

Masalah lain adalah soal akurasi teknologi itu sendiri. Pengujian militer Amerika Serikat pada 2024 menunjukkan bahwa sistem Maven memiliki tingkat akurasi identifikasi objek sekitar 60 persen. Artinya, dalam beberapa kasus sistem masih bisa salah mengidentifikasi objek—misalnya mengira sebuah truk sebagai objek lain.
Sebagai perbandingan, analis manusia memiliki tingkat akurasi sekitar 84 persen. Walaupun manusia juga tidak selalu benar, perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa AI masih memiliki risiko kesalahan yang cukup besar jika digunakan sebagai dasar utama pengambilan keputusan militer.
Para peneliti juga memperingatkan munculnya fenomena yang disebut cognitive offloading. Istilah ini menggambarkan kondisi ketika manusia terlalu bergantung pada algoritma untuk melakukan analisis kompleks. Jika berlangsung terlalu lama, operator manusia bisa kehilangan kemampuan untuk mengevaluasi atau mengoreksi kesalahan sistem.
Dalam konteks peperangan, risiko ini menjadi sangat serius. Jika algoritma menghasilkan kesimpulan yang salah dan manusia tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengoreksinya, keputusan militer yang diambil dapat menimbulkan konsekuensi fatal bagi masyarakat sipil.
Konflik di Gaza dan Ukraina memperlihatkan bagaimana AI mulai digunakan dalam operasi militer. Namun dalam perang di Iran, peran teknologi ini tampaknya melangkah lebih jauh. AI tidak hanya membantu proses analisis, tetapi juga mulai menentukan ritme operasi militer itu sendiri.
Pada akhirnya, kekhawatiran terbesar bukan hanya soal kecepatan kekerasan yang dapat dipicu oleh AI. Masalah yang lebih mendasar adalah bagaimana teknologi tersebut dapat mengaburkan tanggung jawab manusia dalam peperangan. Ketika keputusan diambil oleh algoritma, pertanyaan mengenai siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas akibatnya menjadi semakin sulit dijawab.
Artikel Lainnya
Lihat semua →
Bagi Silmy Karim, Warga Negara Asing Boleh Tinggal Asal Bayar
Dokumen KITAS yang seharusnya menjadi layanan administratif, menjadi komoditas.

Larangan Main Medsos untuk Anak Indonesia Baik Secara Tujuan, Tapi Rentan Secara Kebijakan

Membunuh Kepala Negara Lain Jelas Ilegal, Tapi AS Ternyata Punya Dasar Hukumnya
