Edwin Partogi Pasaribu

Edwin Partogi Pasaribu pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selama menjabat, ia dikenal sebagai sosok yang menyoroti isu independensi lembaga penegak hukum di Indonesia. Ia secara konsisten menyuarakan pentingnya kemandirian Kejaksaan agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.

Edwin Partogi Pasaribu memiliki pandangan kuat terkait independensi Kejaksaan. Ia berpendapat bahwa profesionalisme dan integritas Kejaksaan akan sulit terwujud jika lembaga tersebut tidak independen dari pengaruh politik. Menurutnya, masalah utama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan adalah tidak terpenuhinya syarat independensi.

Ia mengkritik sistem pengangkatan Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta masa jabatannya yang mengikuti masa jabatan Presiden. Hal ini, menurutnya, menjadikan Jaksa Agung sebagai bagian dari kabinet dan eksekutif, sehingga menyulitkan Kejaksaan untuk independen. Untuk mencapai independensi Kejaksaan, Edwin menyarankan adanya proses seleksi Jaksa Agung yang mirip dengan proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melibatkan panitia seleksi dan persetujuan DPR.

Edwin Partogi Pasaribu memiliki posisi yang kuat terkait pentingnya independensi lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan. Ia berpendapat bahwa profesionalisme dan integritas Kejaksaan akan sulit terwujud jika lembaga tersebut tidak independen dari pengaruh politik. Menurutnya, masalah utama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan adalah tidak terpenuhinya syarat independensi. Ia mengkritik sistem pengangkatan Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta masa jabatannya yang mengikuti masa jabatan Presiden, menjadikannya bagian dari kabinet dan eksekutif. Hal ini, menurutnya, menyulitkan Kejaksaan untuk independen.