Dampak Koperasi Merah Putih

Pembentukan Koperasi Merah Putih secara masif berpotensi menimbulkan kerugian finansial besar bagi perbankan dan pemerintah desa, serta dampak makroekonomi negatif, di tengah jumlah koperasi aktif yang belum optimal kontribusinya terhadap PDB.

Meskipun terdapat sekitar 180.352 koperasi aktif di Indonesia per awal 2025, kontribusinya terhadap PDB nasional masih sangat terbatas, menunjukkan peran yang belum optimal dalam pembangunan ekonomi. Kondisi ini diperparah dengan kekhawatiran serius mengenai potensi dampak negatif Koperasi Merah Putih, termasuk risiko gagal bayar, kerugian finansial bagi perbankan dan pemerintah desa, serta penurunan indikator makroekonomi. Peningkatan kuantitas koperasi tidak selalu sejalan dengan kualitas kelembagaan, dengan banyak koperasi menghadapi kendala tata kelola dan manajemen.

Kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih secara serentak di seluruh desa, dengan fokus penyerapan hasil pertanian, memunculkan pertanyaan mendasar mengenai urgensi dan kesiapan. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru bisa melemahkan inisiatif lokal yang sudah berjalan seperti BUMDes, menambah beban fiskal, dan memperbesar risiko penyimpangan dana publik. Hal ini berpotensi berujung pada kerugian perekonomian nasional secara signifikan.

Secara teknis, kebijakan ini dianggap kurang persiapan matang dan tidak prudent, dengan potensi kerugian akibat gagal bayar yang terus memburuk dari tahun ke tahun. Risiko gagal bayar Koperasi Merah Putih selama 6 tahun masa pinjaman dapat mencapai Rp85,96 triliun, yang sebagian besar ditanggung oleh Pemerintah Desa. Risiko pembiayaan ini diperkirakan mencapai Rp28,33 triliun di tahun keenam pembayaran, menunjukkan tren yang memburuk secara signifikan.

Perbankan Himbara yang mendapatkan mandat untuk menyalurkan modal bagi 47.207 Koperasi Merah Putih juga menghadapi opportunity cost sebesar Rp76,51 triliun secara akumulatif dalam 6 tahun masa pinjaman. Jumlah ini timbul karena perbankan memilih mendanai koperasi ini daripada menempatkan dana di SBN dengan imbal hasil lebih tinggi. Ini adalah beban finansial yang signifikan bagi sektor perbankan negara.

Lebih jauh, kebijakan ini berpotensi menyebabkan penurunan PDB sebesar Rp9,85 triliun, pengurangan pendapatan masyarakat Rp10,21 triliun, dan penurunan ekspor Rp3,30 triliun. Selain itu, diperkirakan terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja hingga 824.121 jiwa, menunjukkan dampak makroekonomi negatif yang luas. Ada juga kekhawatiran potensi penyalahgunaan dana, mengingat banyak kasus koperasi fiktif penerima bantuan di masa lalu.

Pemerintah telah memutuskan Koperasi Desa Merah Putih menjadi kantor tunggal penyaluran bantuan dan subsidi, dengan target 40 ribu koperasi beroperasi hingga akhir 2026. Fungsi koperasi meliputi penyaluran kebutuhan pokok, sebagai offtaker hasil produksi masyarakat, dan instrumen penyalur bantuan. Koperasi ini juga akan dilengkapi unit usaha seperti gerai penjualan, layanan keuangan mikro, dan pergudangan.

Hingga saat ini, sebanyak 12.533 unit Koperasi Desa Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh, sementara 22.737 unit masih dalam tahap pembangunan. Total 35.000 lahan telah terverifikasi untuk pembangunan. Meskipun ada kemajuan dalam pembangunan fisik, kekhawatiran mengenai kualitas, tata kelola, dan dampak negatif Koperasi Merah Putih tetap menjadi sorotan utama bagi berbagai pihak.