Ubaidillah

Ubaidillah menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Sumberwudi Karanggeneng Lamongan, SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang, dan Madrasah Aliyah Keagamaan Tebuireng Jombang. Ia kemudian meraih gelar sarjana dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Jurusan Aqidah Filsafat, Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan gelar S2 dari Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Karier Ubaidillah di bidang penyiaran dimulai sebagai tenaga pemantau isi siaran di KPI Pusat selama dua tahun, kemudian menjabat Koordinator Pengawasan Isi Siaran di KPI DKI Jakarta. Ia pernah menjadi anggota KPI Pusat periode 2016-2019 di bidang kelembagaan, dan kembali dipercaya sebagai anggota KPI Pusat periode 2022-2025, yang kemudian mengantarkannya menjadi Ketua KPI Pusat. Ia merupakan Ketua KPI pertama yang berasal dari bidang pengawasan isi siaran.

Selain kiprahnya di KPI, Ubaidillah juga aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi. Saat kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ia bergabung dengan Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI). Ia juga aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan pernah menjabat Direktur Student Crisis Centre. Selama pandemi COVID-19, ia terlibat sebagai Program Manajer Kampanye Publik & Monev dalam program penguatan ketangguhan masyarakat di Jawa Timur, Bali, dan NTB, serta Program Officer (PO) Monev dan Pelaporan dalam program serupa, keduanya merupakan kerja sama LPBI-NU dan DFAT Australia. Ia memiliki hobi membaca dan sesekali menuliskan gagasannya di media massa.

Ubaidillah memiliki perhatian besar terhadap konten siaran televisi dan regulasi penyiaran. Ia menekankan pentingnya pengawalan KPI terhadap Pemilu dan Pilkada untuk memastikan publik mendapatkan informasi politik yang edukatif, proporsional, dan adil. Ia juga menyadari tantangan perubahan lanskap penyiaran akibat perkembangan teknologi dan berpendapat KPI harus mampu menyesuaikan diri sebagai regulator dan wakil publik, serta mendorong transformasi digital untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi publik.