Rini Widyantini
Menteri PANRB Kabinet Merah Putih, birokrat karir dengan fokus pada reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Biografi
Line 4: Rini Widyantini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Kabinet Merah Putih yang menjabat sejak 21 Oktober 2024. Ia merupakan perempuan pertama yang menduduki jabatan tersebut. Sebelumnya, Rini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak tahun 2022. Penunjukan Rini sebagai Menteri PANRB menggantikan Abdullah Azwar Anas.
Line 5: Lahir di Bandung, 29 Mei 1965, Rini menempuh pendidikan dasar hingga menengah atas di kota kelahirannya. Ia adalah alumni SMA Santa Angela Bandung. Rini meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1988 dan gelar Master of Public Management dari The Flinders University of South Australia pada tahun 1999.
Line 6: Rini memulai karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1990 dan menjadi Analis Kebijakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 1997. Kariernya terus menanjak, dengan menduduki berbagai posisi penting di Kementerian PANRB, termasuk Kepala Subbidang, Kepala Bidang, Asisten Deputi, Staf Ahli Menteri, dan Deputi Bidang Kelembagaan. Sebelum menjadi Menteri, Rini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022. Pengalaman panjang di Kementerian PANRB dinilai menjadi modal penting dalam memimpin reformasi birokrasi.
Line 7: Sebagai Menteri PANRB, Rini diharapkan dapat melanjutkan digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik, memperkuat kelembagaan dan sinergi antar lembaga birokrasi, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan ASN, serta menciptakan budaya kerja ASN yang lebih melayani. Rini juga menekankan pentingnya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagai akselerator reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia.
Line 8:
Pandangan
Riwayat Jabatan
- ? – SekarangMenteri
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi