Muhammad Qodari

Muhammad Qodari, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 15 Oktober 1973, adalah seorang tokoh yang dikenal luas sebagai pengamat politik dan peneliti di Indonesia. Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang Psikologi Sosial di Universitas Indonesia (UI), kemudian melanjutkan studi Political Behavior di University of Essex, Inggris. Pada tahun 2016, Qodari meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan disertasi tentang "Split-Ticket Voting dan Faktor-Faktor yang Menjelaskannya pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2014". Disertasinya membahas fenomena split-ticket voting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pemilu di Indonesia.

Qodari memulai karirnya sebagai peneliti di Institut Studi Arus Informasi (ISAI). Selanjutnya, ia bergabung dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Kariernya terus berkembang di Lembaga Survei Indonesia (LSI), di mana ia menjabat sebagai Direktur Riset dan kemudian menjadi Wakil Direktur Eksekutif. Pada tahun 2006, Qodari mendirikan Indo Barometer, sebuah lembaga survei politik yang secara berkala memotret perilaku sosial-politik masyarakat Indonesia. Ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indo Barometer sejak pendiriannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Qodari terjun ke dunia politik praktis. Ia dikenal sebagai salah satu pendukung pemerintahan Joko Widodo. Qodari juga sempat mengemukakan gagasan tentang perpanjangan masa jabatan presiden, yang memicu perdebatan publik. Pada tahun 2024, Qodari ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian, pada 17 September 2025, ia dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan AM Putranto. Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Qodari bertugas mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi program-program prioritas presiden.

Mendukung keberlanjutan kepemimpinan dan stabilitas politik, tercermin dari gagasannya mengenai "Jokowi-Prabowo 2024" (Jokpro2024) dan dukungannya terhadap kolaborasi politik antara dua tokoh besar tersebut. Cenderung pada politik konsensus dan keberlanjutan program pembangunan.