Juda Agung

Juda Agung memiliki rekam jejak karier yang panjang di bidang ekonomi dan moneter, meskipun pendidikan sarjananya bukan dari bidang yang relevan. Ia menamatkan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan bidang Teknologi Pertanian pada tahun 1987. Delapan tahun kemudian, ia meraih gelar magister di bidang keuangan, perbankan, dan finansial di University of Birmingham, Inggris, dan melanjutkan untuk mendapatkan gelar doktor (PhD) bidang ekonomi pada tahun 1999 di kampus yang sama.

Karier Juda Agung di Bank Indonesia (BI) dimulai sebagai Staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter pada tahun 1992–1999, termasuk penugasan di Kantor Perwakilan BI London. Ia kemudian menapaki jalur riset sebagai peneliti ekonomi junior (1999–2002) dan peneliti ekonomi (2002–2003) di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, berlanjut menjadi analis senior. Pada tahun 2006–2008, Juda menjabat Kepala Bagian Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter dan bertugas di Dana Moneter Internasional (IMF).

Setelah itu, ia menjadi Advisor Ekonomi dan Kebijakan Moneter (2012–2013) serta Kepala Grup Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (2013). Setahun berselang, ia dilantik menjadi Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter oleh Gubernur BI pada tahun 2014. Juda melanjutkan kariernya ke jenjang internasional sebagai Direktur Eksekutif di IMF pada tahun 2017–2019, sebelum kembali ke Indonesia dan menjadi bagian dari bank sentral sebagai Asisten Gubernur BI yang membidangi Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial pada tahun 2020–2022.

Ia resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 147/P Tahun 2021 tertanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada 6 Januari 2022 untuk masa jabatan hingga 2027. Namun, ia mengajukan surat pengunduran diri pada 13 Januari 2026. Pada 5 Februari 2026, Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan RI untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029, menggantikan Thomas Djiwandono, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 3M Tahun 2026.