Febrian Alphyanto Ruddyard

Febrian Alphyanto Ruddyard adalah seorang diplomat Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mendampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. Febrian dilantik pada 21 Oktober 2024. Sebelum menduduki jabatan ini, Febrian dikenal sebagai diplomat karir dengan pengalaman luas di berbagai organisasi internasional.

Lahir di Semarang pada 4 Februari 1964, Febrian menghabiskan masa kecilnya di Bandung dan Singapura. Ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dalam bidang Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) pada tahun 1989. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di University of Birmingham, Inggris, dan meraih gelar Master of Arts in International Studies pada tahun 1993.

Febrian memulai karirnya di Kementerian Luar Negeri pada tahun 1990, bergabung dengan Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU) Angkatan XVI. Ia memegang berbagai posisi penting, termasuk Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral (2017-2021), Koordinator Gerakan Non-Blok (GNB) untuk isu perlucutan senjata di PBB (2007-2010), dan Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS). Pada Oktober 2021, ia dilantik sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh, dan kemudian menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri) untuk Kantor PBB di Jenewa, WTO, dan organisasi internasional lainnya.

Sebagai seorang diplomat karir, Febrian mewakili pendekatan teknokratis dalam pemerintahan, dengan fokus pada perencanaan pembangunan yang berbasis data dan analisis. Pengalamannya di forum internasional menunjukkan orientasi pada kerjasama multilateral dan diplomasi sebagai instrumen pembangunan nasional. Dalam spektrum politik Indonesia, ia cenderung mewakili arus pemikiran pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan penekanan pada hak asasi manusia sebagai fondasi.

Sebagai diplomat karir, posisi politiknya cenderung mencerminkan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia. Pengalamannya yang luas di isu multilateral menunjukkan komitmennya terhadap kerja sama internasional, hak asasi manusia, perdagangan, dan perlucutan senjata.