Fadli Zon

Fadli Zon, yang lahir di Jakarta pada 1 Juni 1971, saat ini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sejak 21 Oktober 2024. Ia dikenal sebagai politisi, sejarawan, dan mantan aktivis. Fadli Zon adalah salah satu pendiri Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014–2019.

Fadli Zon lahir dari keluarga Minangkabau asal Payakumbuh, Sumatera Barat. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Cibeureum, Cisarua, Bogor, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Jakarta. Fadli Zon meraih gelar Sarjana Sastra Rusia dari Universitas Indonesia dan Master of Science (M.Sc) dari London School of Economics and Political Science (LSE).

Karier politik Fadli Zon dimulai sebagai anggota MPR RI dari golongan pemuda pada tahun 1997-1999. Ia kemudian mendirikan lembaga kajian publik Institute for Policy Studies (IPS). Pada tahun 2008, bersama Prabowo Subianto, ia mendirikan Partai Gerindra. Fadli Zon juga pernah menjabat sebagai Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Se-Dunia (GOPAC). Ia dikenal sebagai sosok yang aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan kebudayaan.

Fadli Zon dikenal memiliki gaya komunikasi yang lugas dan seringkali kontroversial. Prabowo Subianto sendiri mengakui bahwa sikap kontroversial Fadli Zon dibutuhkan. Dalam spektrum politik Indonesia, Fadli Zon mewakili arus pemikiran nasionalis yang menekankan pada kedaulatan budaya dan ekonomi. Ia juga dikenal sebagai pengagum filateli dan memiliki koleksi benda-benda bersejarah.

Fadli Zon dikenal sebagai politikus yang vokal dan seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah sebelumnya. Ia memiliki latar belakang sebagai sejarawan dan penggiat kebudayaan. Sebagai Menteri Kebudayaan, ia terlibat dalam proyek penulisan ulang sejarah resmi Indonesia yang dimulai Januari 2025 untuk diresmikan pada peringatan kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus 2025. Ia juga pernah menolak adanya pemerkosaan massal terhadap etnis tertentu pada tahun 1998, menyatakan bahwa "Enggak pernah ada," dan menyebutnya sebagai cerita yang tidak terkait dengan proyek penulisan ulang sejarah resmi.