Effendi Edo
Effendi Edo adalah Wali Kota Cirebon periode 2025-2030, yang sebelumnya berkarir sebagai PNS di Departemen Perhubungan.
Biografi
Effendi Edo adalah Wali Kota Cirebon ke-18 yang menjabat sejak 20 Februari 2025 untuk periode 2025–2030. Ia terpilih melalui Pemilihan Umum Wali Kota Cirebon 2024, berpasangan dengan Siti Farida Rosmawati. Effendi Edo lahir di Cirebon pada 25 April 1965. Sebelum terjun ke dunia politik, ia memiliki karir yang cukup panjang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Effendi Edo merupakan adik ipar dari mantan Wali Kota Cirebon, almarhum Ano Sutrisno. Ia juga menjabat sebagai ketua Pengurus Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Kota Cirebon. Pendidikan tingginya ditempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN Bandung untuk program S1 dan Universitas Langlangbuana Bandung untuk S2.
Sebelum menjadi Wali Kota, Effendi Edo pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Cirebon pada tahun 2018, namun mengalami kekalahan. Ia kemudian kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota pada Pilkada 2024 dan berhasil memenangkan kontestasi tersebut. Keterpilihannya didukung oleh koalisi beberapa partai, termasuk Golkar, PKB, Demokrat, dan PPP. Di dunia politik, Effendi Edo bergabung dengan KASGORO 1957 Jawa Barat dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota Cirebon.
Effendi Edo memulai karirnya sebagai PNS pada tahun 1986 di Departemen Perhubungan RI. Pada tahun 2006, ia diangkat sebagai Kepala Seksi Keselamatan dan Lalu Lintas Bidang Transportasi Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Demi kepentingan Kota Cirebon, ia rela melepaskan pencapaian tersebut. Selama berkarir sebagai PNS, Effendi Edo menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Soeharto pada tahun 1994.
Visi Effendi Edo sebagai Wali Kota Cirebon adalah mewujudkan Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan (SETARA Berkelanjutan) pada tahun 2029. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat delapan misi utama yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penataan aparatur pemerintahan, optimalisasi peran PERUMDA, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan partisipasi masyarakat, mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya, memperkuat keamanan dan ketertiban, serta mewujudkan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.