Edward Omar Sharif Hiariej

Edward Omar Sharif Hiariej, yang dikenal sebagai Eddy Hiariej, lahir di Ambon, 10 April 1973. Ia adalah seorang akademisi dan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak 2010. Pada 21 Oktober 2024, ia kembali dilantik sebagai Wakil Menteri Hukum Indonesia pada Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah sebelumnya menduduki posisi yang sama di Kabinet Indonesia Maju periode 2020–2023 di bawah Presiden Joko Widodo.

Latar belakang pendidikan Hiariej seluruhnya ditempuh di Fakultas Hukum UGM, meraih gelar sarjana pada 1998, magister pada 2004, dan doktor pada 2009. Ia memulai karir sebagai dosen di fakultas yang sama pada 1999, pernah menjabat sebagai Asisten Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UGM (2002-2007), dan menjadi Guru Besar pada usia 37 tahun. Ia dikenal sebagai guru besar termuda di UGM.

Hiariej aktif menulis buku dan artikel ilmiah di bidang hukum pidana, dengan fokus pada isu-isu seperti korupsi, *cybercrime*, dan pencucian uang. Ia juga sering menjadi saksi ahli dalam berbagai persidangan penting, termasuk kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, dan sengketa Pilpres 2019 dan 2024. Kehadirannya sebagai saksi ahli dalam sengketa Pilpres 2024 sempat diprotes karena statusnya yang saat itu masih menjadi tersangka kasus korupsi, meskipun kemudian status tersebut dibatalkan melalui praperadilan.

Eddy Hiariej dikenal mendukung Omnibus Law, meskipun sebelum menjadi Wamenkumham ia sempat mengkritiknya. Ia juga kerap mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU bidang Pidana. Keterlibatannya sebagai saksi ahli dalam sengketa Pilpres untuk kubu Jokowi-Ma'ruf Amin (2019) dan Prabowo-Gibran (2024) menunjukkan kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan.