Budi Gunadi Sadikin

Budi Gunadi Sadikin adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menjabat sejak 23 Desember 2020. Ia kembali ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2024. Penunjukannya sebagai Menteri Kesehatan sempat mengejutkan publik karena ia tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang kesehatan, melainkan seorang profesional korporasi dengan latar belakang Fisika Nuklir. Ia merupakan Menteri Kesehatan kedua dalam sejarah Indonesia yang tidak berasal dari kalangan medis, setelah Mananti Sitompul, dan yang pertama di era Reformasi.

Pria kelahiran Bandung, 6 Mei 1964 ini, memulai karirnya di bidang teknologi informasi di IBM Asia Pasifik, Tokyo, sebelum kemudian pindah ke IBM Indonesia. Selanjutnya, Budi berkarier di sektor perbankan, menduduki berbagai posisi penting di Bank Bali, ABN AMRO Bank, Bank Danamon, dan Bank Mandiri. Sebelum menjadi Menteri Kesehatan, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Inalum (Persero) dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama menjabat sebagai Wamen BUMN, ia aktif terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19. Ayahnya bernama Sadikin Sumintawikarta, yang pernah menjabat sebagai Direktur Kebun Raya Bogor dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Ibunya bernama Widowati Rusmiputra, berasal dari Slawi, Tegal.

Gaya kepemimpinan Budi Gunadi Sadikin cenderung mengarah pada pendekatan manajerial dan problem-solving yang berorientasi pada hasil. Sebagai seorang yang bukan berasal dari latar belakang medis, ia membawa perspektif yang berbeda dalam pengelolaan sistem kesehatan, dengan fokus pada efisiensi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Ia dikenal karena kemampuannya dalam membangun jaringan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam beberapa kesempatan, Budi menekankan pentingnya data dan transparansi dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan. Ia mendorong pemanfaatan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) untuk merumuskan kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa kesehatan adalah isu milik semua pihak, sehingga setiap individu dan organisasi perlu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.