Benny Dwifa Yuswir
Benny Dwifa Yuswir adalah Bupati Sijunjung yang menjabat selama dua periode, dikenal sebagai birokrat yang meniti karier dari bawah dan fokus pada pembangunan daerah.
Biografi
Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si., lahir di Muaro, Sumatera Barat, pada 13 Januari 1986. Ia adalah seorang birokrat dan politikus dari Partai Golkar yang menjabat sebagai Bupati Sijunjung untuk periode 2021-2024 dan kemudian terpilih kembali untuk periode berikutnya hingga 2030. Benny menggantikan ayahnya, Yuswir Arifin, yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Sijunjung selama dua periode. Ia menikah dengan Nedia Fitri Guspardi dan dikaruniai tiga orang anak.
Latar belakang Benny Dwifa Yuswir sangat kental dengan dunia pemerintahan. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), yang kini dikenal sebagai Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Selama di IPDN, ia aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, termasuk menjadi Kepala Biro Humas dan anggota Marching Band. Pendidikan formalnya berlanjut hingga meraih gelar Magister Sains (M.Si.) dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).
Karier Benny dimulai sebagai CPNS di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2004. Sebelum menjadi Bupati, ia menduduki berbagai jabatan strategis di Kabupaten Sijunjung, termasuk Kasubid Pemerintahan, Sekretaris Camat, Camat Sijunjung, Kepala Dinas PMPTSP, dan Kepala Bappeda. Pengalaman ini memberikan pemahaman mendalam tentang pemerintahan daerah dari berbagai aspek. Pada Pilkada 2020, Benny Dwifa Yuswir berhasil memenangkan kontestasi dan dilantik sebagai Bupati Sijunjung pada 26 Februari 2021.
Sebagai seorang pemimpin, Benny dikenal komunikatif, responsif, dan terbuka terhadap kritik. Ia mendorong reformasi birokrasi, penguatan pelayanan publik, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Benny juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk sebagai Ketua Alumni SLTPN 2 Sijunjung dan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sijunjung.
Benny Dwifa Yuswir mewakili arus pemikiran pemimpin daerah yang berorientasi pada pembangunan berbasis birokrasi yang kuat dan pelayanan publik yang efektif. Ia menekankan pentingnya data yang akurat dalam pengambilan kebijakan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan.