Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
Anggota DPR-RI dua periode dari Kalimantan Tengah, Fraksi Demokrat, fokus pada pertanian dan pemberdayaan masyarakat.
Biografi
Bambang Purwanto, S.ST., M.H., lahir pada 20 Januari 1955 di Pacitan, Jawa Timur. Ia adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR-RI selama dua periode, yakni 2019–2024 dan 2024–2029. Ia mewakili daerah pemilihan Kalimantan Tengah dan berasal dari Fraksi Partai Demokrat. Sebelum terjun ke dunia politik di tingkat nasional, Bambang Purwanto pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kotawaringin Barat periode 2011–2015 dan kemudian menjadi Bupati Kotawaringin Barat definitif periode 2015–2016.
Latar belakang pendidikan Bambang Purwanto mencakup SDN 6 Kedungbendo (1968), Sekolah Teknologi Negeri 1 Pacitan (1971), STM Taman Siswa Taman Karyamadya (1974), Universitas Gadjah Mada (1990), dan Universitas Islam Sultan Agung (2013). Pengalamannya di pemerintahan daerah memberikan landasan yang kuat untuk kiprahnya di DPR-RI, khususnya dalam memahami dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah.
Di DPR-RI, Bambang Purwanto bertugas di Komisi IV yang membidangi Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan. Hal ini sejalan dengan fokusnya pada isu-isu pertanian dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam berbagai kegiatan reses dan pernyataannya di media. Ia dikenal sebagai anggota DPR yang aktif menyerap aspirasi masyarakat dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan daerah pemilihannya.
Bambang Purwanto juga tercatat pernah menjadi Dewan Penasehat Cabang Partai Gerindra (2013) sebelum akhirnya bergabung dengan Partai Demokrat dan menjabat sebagai Ketua DPC Kotawaringin Barat (2018). Perjalanan politiknya menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam memperjuangkan aspirasi yang diyakininya.
Sebagai anggota DPR-RI, Bambang Purwanto mewakili arus pemikiran yang berorientasi pada pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan petani. Ia menempatkan diri sebagai jembatan antara masyarakat Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat, serta aktif mendorong digitalisasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik.