Abdusy Syakur Amin

Abdusy Syakur Amin, lahir pada 6 Januari 1968, adalah Bupati Garut terpilih untuk periode 2025-2030. Ia dilantik pada 20 Februari 2025. Sebelum terjun ke dunia politik, Syakur Amin dikenal sebagai seorang akademisi dan intelektual. Ia menjabat sebagai Rektor Universitas Garut (UNIGA) sejak 2015. Latar belakangnya sebagai rektor universitas menunjukkan orientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan inovasi.

Selain aktif di dunia pendidikan, Syakur Amin juga terlibat dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Ia menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Garut sejak 2018, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut, Wakil Ketua Nahdlatul Ulama Cabang Garut, dan Ketua Yayasan Al-Musaddadiyah. Ia juga memimpin Paguyuban Pasundan dan menjadi anggota Dewan Penasehat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jawa Barat. Keterlibatannya dalam berbagai organisasi mencerminkan komitmennya terhadap pembangunan masyarakat secara holistik.

Syakur Amin memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang teknik industri dan ekonomi pembangunan. Pengalaman profesionalnya meliputi posisi sebagai Rektor Universitas Garut, Ketua Senat Institut Teknologi Garut, Wakil Rektor I di UNIGA, dan Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi UNIGA. Ia juga pernah menjadi dosen di Universitas Pasundan, National Expert di UNIDO, dan Team Leader pada proyek ADB yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.

Sebagai Bupati Garut, Syakur Amin memadukan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai lokal untuk membangun Garut yang berdaya saing tinggi. Ia percaya bahwa pendidikan berkualitas dan kolaborasi antar sektor adalah kunci utama menuju kesejahteraan berkelanjutan. Gaya kepemimpinannya menekankan inovasi, dedikasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang responsif, bertanggung jawab, dan peka terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat.

Dalam spektrum politik, Syakur Amin cenderung pada pendekatan pembangunan yang berbasis pada inovasi dan kolaborasi. Ia berupaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap perencanaan daerah.