Tingginya Jumlah PHK

Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia terus meningkat, mencapai puluhan ribu pekerja hingga pertengahan tahun. Fenomena ini serius karena bersamaan dengan penyusutan pekerja formal dan kenaikan pekerja informal, mengancam stabilitas pasar kerja dan kesejahteraan.

Tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi sorotan utama di Indonesia. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 23.470 pekerja mengalami PHK, dan angka ini terus meningkat hingga mencapai 43.000 orang pada Juni 2026. Jumlah ini sangat mengkhawatirkan karena mengindikasikan ketidakstabilan serius dalam pasar tenaga kerja nasional.

Fenomena PHK ini diperparah dengan penyusutan jumlah pekerja formal yang signifikan. Pada Februari 2026, pekerja formal tercatat 59,93 juta orang, turun dari 62,57 juta orang pada November 2025. Sebaliknya, pekerja informal mengalami peningkatan tajam, mencapai 87,74 juta orang dari 85,35 juta orang pada periode yang sama.

Pergeseran ini mengakibatkan proporsi pekerja informal mencapai 59,42% pada Februari 2026, sementara pekerja formal hanya 40,58%. Porsi pekerja informal yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya degradasi kualitas pekerjaan dan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia. Penguatan penciptaan lapangan kerja formal menjadi sangat krusial untuk mengatasi masalah ini.

PHK yang tinggi ini menunjukkan adanya ketidakpastian ekonomi dan ketidakstabilan di pasar kerja. Dampaknya meluas tidak hanya pada kesejahteraan individu pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sektor manufaktur diduga menjadi salah satu penyumbang terbesar angka PHK ini, mencerminkan tantangan struktural di industri tersebut.

Secara geografis, sebaran PHK juga menunjukkan konsentrasi di beberapa wilayah. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pekerja terdampak PHK terbanyak selama Januari-Mei 2026, mencapai 5.044 pekerja atau sekitar 21,49% dari total nasional. Provinsi lain seperti Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta juga mencatat angka PHK yang tinggi.

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber, tingginya angka PHK dan pergeseran masif ke sektor informal mengindikasikan adanya tantangan serius dalam kebijakan ketenagakerjaan. Ini mencakup efektivitas kebijakan dalam menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas, serta perlindungan yang memadai bagi seluruh pekerja. Kebijakan yang ada perlu dievaluasi dan diperkuat untuk mencegah dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menekan angka PHK dan memberikan perlindungan bagi pekerja terdampak. Salah satu upaya utama adalah memperkuat pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan bantuan tunai dan peningkatan keterampilan. Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK dengan sistem peringatan dini, verifikasi, dan mediasi untuk mencegah gelombang PHK yang lebih besar.