Gaji Dosen

Gaji dosen di Indonesia masih sangat rendah, bahkan banyak yang di bawah upah minimum, menyebabkan keresahan dan berdampak pada kualitas Tridharma Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan kesejahteraan dan uji materi undang-undang sedang dilakukan untuk memastikan penghidupan yang layak bagi para pendidik.

Kesejahteraan dosen di Indonesia menghadapi masalah serius, dengan gaji yang kerap berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP). Rata-rata gaji dosen hanya sekitar Rp 3,36 juta per bulan, sementara survei Serikat Pekerja Kampus (SPK) menunjukkan 69,7% responden bergaji di bawah upah minimum daerahnya. Bahkan, ada dosen yang menerima hanya Rp 304.000 per bulan di Jawa Timur, jauh di bawah UMR setempat yang mencapai Rp 3,32 juta.

Kondisi ini memaksa banyak dosen mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya menurunkan motivasi akademik dan produktivitas penelitian. Kesejahteraan yang rendah juga berimplikasi pada meningkatnya kelelahan kerja dan penurunan kualitas pembelajaran. Fenomena ini memicu tagar #JanganJadiDosen sebagai bentuk keresahan atas ketidakadilan terhadap profesi yang menuntut pendidikan panjang dan dedikasi tinggi.

Rendahnya gaji dosen secara langsung menghambat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen tidak dapat fokus menjalankan tugas akademiknya secara optimal jika masih harus memikirkan kebutuhan dasar keluarganya. Oleh karena itu, kesejahteraan dosen bukan kemewahan, melainkan prasyarat untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi.

Akar masalah ini terletak pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal tersebut menyatakan dosen berhak mendapat penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, namun tanpa tolok ukur yang konkret dan jelas. Hal ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan yang memberikan parameter pasti melalui upah minimum.

Ketiadaan tolok ukur yang jelas dalam UU Guru dan Dosen menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai besaran gaji pokok dosen. Para pemohon uji materi menilai norma tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gaji pokok dosen semestinya dimaknai setidaknya setara dengan upah minimum di daerah tempat ia bertugas, mengingat tunjangan baru dapat diperoleh setelah bekerja beberapa tahun.

Menanggapi masalah ini, Serikat Pekerja Kampus (SPK) bersama dua dosen telah mengajukan uji materi Pasal 52 UU Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi. SPK meminta MK menafsirkan gaji pokok dosen sebagai gaji yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di wilayah perguruan tinggi tempat dosen bekerja. Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia (Adaksi) juga mengusulkan pendapatan dosen sebesar Rp 20 juta hingga Rp 50 juta per bulan sebagai standar hidup layak.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) saat ini sedang mengkaji kemungkinan peningkatan kesejahteraan dosen. Menteri Brian Yuliarto menyatakan pemerintah fokus pada kesejahteraan dosen dan terus melakukan evaluasi. Sebagai langkah awal, Kemdiktisaintek kembali membayarkan tunjangan kinerja (tukin) kepada dosen pada tahun 2025 dan berlanjut tahun ini, setelah sempat terhenti, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan bagi para dosen.