Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran Pemkab Lamsel sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kebutuhan dan aspirasi warga, yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan seperti Opini Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI.

Ruang lingkup Pemkab Lamsel mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan, seperti penetapan kebijakan daerah yang mendukung iklim investasi kondusif dan memastikan akses layanan kesehatan yang merata melalui skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Program-programnya meliputi pembangunan infrastruktur dasar serta pengembangan sektor pariwisata dan agroeduwisata sebagai prioritas pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kebutuhan dan aspirasi warga. Komitmen terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah telah dibuktikan dengan Opini Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI, menegaskan posisinya sebagai daerah yang serius membangun pelayanan publik berkualitas dan berintegritas.

Ruang lingkup Pemkab Lampung Selatan meliputi aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan yang komprehensif. Secara regulasi, Pemkab menetapkan kebijakan daerah yang mendukung iklim investasi kondusif, seperti kemudahan perizinan berusaha. Dalam aspek pelayanan, Pemkab Lamsel berupaya memastikan akses layanan kesehatan yang merata melalui skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, menjadi satu-satunya daerah berstatus tersebut di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung.

Beberapa intervensi program strategis Pemkab Lampung Selatan mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan, serta jaminan kesehatan universal melalui UHC Prioritas yang memungkinkan akses layanan tanpa masa tunggu. Selain itu, Pemkab Lamsel juga fokus pada peningkatan investasi dengan menciptakan iklim kondusif, serta berpartisipasi aktif dalam program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2025 untuk pencapaian SDGs.

Pemkab Lampung Selatan berkontribusi dalam isu nasional melalui pencapaian SDGs, di mana berhasil menembus 12 besar nasional, menunjukkan komitmen terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Melalui Opini Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI, Pemkab Lamsel menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya reformasi birokrasi dan peningkatan integritas pelayanan publik. Keberhasilan dalam mencapai UHC Prioritas juga mendukung upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang merata.

Warga negara berurusan dengan Pemkab Lampung Selatan untuk berbagai layanan esensial, mulai dari pengurusan perizinan berusaha dan non-berusaha hingga akses layanan kesehatan di RSUD dan fasilitas kesehatan lainnya. Masyarakat juga dapat mengurus layanan sosial dan pendidikan, serta melaporkan maladministrasi atau ketidakpuasan terhadap pelayanan publik melalui mekanisme yang disediakan. Partisipasi dalam pembangunan daerah, seperti menyampaikan aspirasi melalui Safari Ramadan, juga menjadi bagian dari interaksi warga dengan pemerintah daerah.

Di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan kinerja progresif dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan berkelanjutan. Berbagai penghargaan dan capaian, mulai dari Opini Kualitas Tinggi Ombudsman hingga status UHC Prioritas dan realisasi investasi yang melampaui target, menegaskan komitmen kuat Pemkab Lamsel. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan lokal, tetapi juga berkontribusi signifikan pada agenda pembangunan nasional.