Pesantren memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi umat, namun kerap menghadapi kendala akses permodalan, pelatihan manajemen, dan pemasaran produk. Kesenjangan alokasi sumber daya negara untuk pesantren juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya potensi ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Kemandirian Pesantren, yang salah satunya diwujudkan melalui Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren.
Program ini dirancang sebagai fasilitasi komprehensif, bukan sekadar bantuan finansial, untuk memberdayakan pesantren. Intervensi yang diberikan meliputi pendanaan, pelatihan manajemen bisnis, bimbingan teknis oleh para ahli, hingga akses pasar. Seluruh proses pendaftaran dan pengajuan proposal dilakukan secara digital melalui aplikasi PUSAKA atau website SIMBA Pdpontren, memudahkan akses bagi pesantren di seluruh Indonesia.
Sasaran utama program ini adalah pesantren yang belum pernah menerima bantuan serupa, baik besar maupun kecil, yang memiliki potensi dan komitmen untuk mengembangkan usaha. Prioritas diberikan kepada pesantren dengan rencana bisnis terukur, potensi pasar jelas, serta usaha yang sesuai prinsip syariah dan berorientasi pemberdayaan masyarakat. Bantuan diberikan dalam beberapa kategori, mulai dari Rp250 juta hingga Rp600 juta, disesuaikan dengan unit usaha dan rencana pengembangan pesantren.
Kementerian Agama, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, menjadi pelaksana utama program ini. Program ini telah dimulai sebagai proyek percontohan pada akhir tahun 2020 di 9 pondok pesantren, kemudian direplikasi ke 105 pesantren pada tahun 2021, dan menargetkan 500 pesantren pada tahun 2022. Pada tahun 2024, program ini kembali dibuka untuk Tahap II dengan semangat "Tahun Kemandirian Pesantren Berkelanjutan".
Landasan hukum program ini adalah Undang-Undang Pesantren, Keputusan Menteri Agama Nomor 749 Tahun 2021 tentang Program Kemandirian Pesantren, Keputusan Menteri Agama Nomor 1252 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Kemandirian Pesantren, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 654 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren Tahun Anggaran 2023.
Melalui program ini, diharapkan pesantren dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan pada dana eksternal, dan menguatkan fungsinya sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia unggul. Selain itu, pesantren diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi komunitas (community economic hub) yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk dan manajemen bisnis, serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan pesantren secara berkelanjutan.
