Transisi ke Energi Terbarukan

Transisi ke energi terbarukan adalah peralihan dari penggunaan bahan bakar fosil menuju sumber energi yang berkelanjutan seperti tenaga surya, air, angin, panas bumi, dan biomassa. Isu ini mencakup pengembangan infrastruktur, regulasi, teknologi, dan investasi untuk meningkatkan pemanfaatan energi bersih. Dalam perspektif bernegara, transisi energi adalah langkah strategis untuk mencapai ketahanan energi, mengurangi emisi karbon, dan mendorong pembangunan ekonomi hijau. Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, namun pada tahun 2023, realisasinya baru mencapai 13,21%.

Isu transisi energi menjadi penting karena perubahan iklim semakin nyata dan berdampak buruk. Pemanfaatan energi terbarukan dapat mengurangi emisi karbon di atmosfer dan mengurangi eksploitasi bahan bakar fosil. Selain itu, transisi energi dapat menciptakan lapangan kerja baru, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mencapai 3.686 GW, yang dapat memenuhi kebutuhan energi listrik seluruh Asia Tenggara.

Tujuan utama transisi energi adalah mencapai pemerataan akses energi bersih, meningkatkan standar efisiensi energi, dan mendistribusikan manfaat ekonomi secara adil. Pemerintah menargetkan pengurangan emisi dari sektor energi sebesar 358 juta ton CO₂ pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan, pengembangan teknologi, dan peningkatan investasi. Pemerintah juga menargetkan kapasitas terpasang PLTS Atap sebesar 3,6 GW pada tahun 2025.

Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung transisi energi, termasuk Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Kebijakan Energi Nasional (KEN), dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Alokasi anggaran untuk ketahanan energi pada tahun 2026 mencapai Rp402,4 triliun. Hingga tahun 2023, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 99,79%, dan kapasitas pembangkit listrik EBT mencapai 13.155 MW. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi

Tantangan

Tantangan utama dalam transisi energi adalah kesenjangan distribusi infrastruktur energi terbarukan. Banyak daerah di luar Jawa dan Bali belum terakses oleh pembangkit listrik terbarukan. Studi CELIOS menunjukkan bahwa 90% provinsi di Indonesia belum memiliki kesiapan yang memadai untuk transisi energi, dengan 70% berstatus sedang dan 20% berstatus rendah. Kesiapan ini dipengaruhi oleh konsumsi energi per kapita, keterlibatan perempuan, serta tingkat kerentanan iklim dan energi.

Tantangan tata kelola meliputi proses perizinan yang rumit, kurangnya sinkronisasi antar instansi, dan konflik kepentingan antar sektor penyedia tenaga listrik. Perubahan kebijakan yang sering terjadi, terutama terkait subsidi energi fosil, menghambat investasi di sektor energi terbarukan. Akibatnya, target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 sulit tercapai. Pada tahun 2023, bauran EBT baru mencapai 13,21% dari total energi.

Tantangan pembiayaan meliputi kebutuhan investasi yang besar untuk pengembangan energi terbarukan dan transmisi. Indonesia membutuhkan sekitar 25-30 miliar USD hingga tahun 2030 untuk transisi energi. Percepatan transisi energi di Indonesia membutuhkan investasi hingga 1 triliun Dollar Amerika Serikat hingga tahun 2060 untuk pembangkit EBT dan transmisi. Pendanaan yang diterima Indonesia pada Financing Plan (Indicative) per 2022 tercatat sebesar 800 juta USD.

Lapisan tambahan tantangan meliputi relasi pusat-daerah dalam implementasi kebijakan energi, kapasitas birokrasi yang perlu ditingkatkan, dan perubahan pola konsumsi energi. Dewan Energi Nasional (DEN) berencana melakukan penyesuaian terhadap target bauran energi primer di tahun 2025 dari 23% menjadi 17% – 19%. Untuk mencapai target ekonomi 8 persen, pertumbuhan itu harus dibarengi dengan aspek keberlanjutan, salah satunya adalah dengan pemanfaatan energi terbarukan.