Stabilitas Harga dan Inflasi

Stabilitas harga dan inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum relatif terkendali dalam suatu perekonomian. Inflasi, yang merupakan kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, menjadi perhatian utama karena dapat menurunkan daya beli masyarakat. Di Indonesia, inflasi diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencakup populasi perkotaan di 44 ibu kota provinsi dan kabupaten. Pada Januari 2026, inflasi year-on-year (y-on-y) tercatat sebesar 3,55 persen dengan IHK sebesar 109,75.

Isu ini sangat penting karena stabilitas harga merupakan pilar utama dalam menjaga kesehatan ekonomi nasional. Harga yang terkendali memberikan rasa aman bagi konsumen, menjaga daya beli, dan mendukung daya saing produk domestik. Inflasi yang tidak terkendali dapat melemahkan daya beli masyarakat, mengurangi konsumsi, dan berdampak pada kesejahteraan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2025 berada di kisaran 5 persen, namun tekanan kenaikan harga komoditas pangan tetap menjadi isu yang perlu diwaspadai.

Tujuan peningkatan stabilitas harga adalah menjaga inflasi tetap dalam kisaran sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk memperkuat sinergi dan koordinasi guna mengendalikan inflasi IHK agar tetap dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2025. Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga inflasi harga bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0-5,0%.

Indonesia menangani isu ini melalui berbagai kebijakan moneter dan fiskal yang terkoordinasi. Bank Indonesia memiliki kebijakan untuk mengendalikan inflasi melalui penetapan persediaan kas, politik diskonto, dan operasi pasar terbuka. Pemerintah juga melakukan kebijakan fiskal dengan mengurangi pengeluaran, meningkatkan tarif pajak, dan melakukan pinjaman. Pada tahun 2024, inflasi IHK tercatat sebesar 1,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,61% (yoy).

Tantangan

Salah satu tantangan utama adalah menjaga stabilitas harga pangan, yang menjadi komponen utama pengeluaran rumah tangga. Inflasi pangan dan energi terbukti memiliki dampak paling besar terhadap penurunan daya beli dibandingkan komponen inflasi lainnya. Pada Desember 2025, inflasi didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat inflasi bulanan 1,66% dengan andil 0,48%. Komoditas seperti cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, ikan segar, dan telur ayam ras menjadi pemicu utama lonjakan harga.

Tantangan tata kelola meliputi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Pemerintah dan Bank Indonesia telah membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) untuk memantau dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pemerintah juga melakukan intervensi pasar untuk mengendalikan harga barang dan jasa. Pemerintah terus memperkuat koordinasi maupun sinergi program kebijakan untuk stabilisasi harga, terutama pasca penyesuaian harga BBM.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah mengoptimalkan fungsi APBN sebagai alat stabilisasi ekonomi, khususnya melalui subsidi energi, perlindungan sosial, dan stimulus untuk UMKM. Meskipun rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman, tren defisit fiskal menunjukkan perlunya konsolidasi fiskal jangka menengah. Pemerintah terus menegaskan kebijakan hilirisasi sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada komoditas primer.

Lapisan tambahan mencakup faktor eksternal seperti volatilitas harga komoditas global, perubahan iklim, dan kebijakan perdagangan negara lain. Risiko seperti volatilitas harga komoditas, tingkat suku bunga yang relatif tinggi, kebijakan perdagangan dari pemerintahan Amerika Serikat, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim menjadi faktor yang tetap harus diantisipasi. Selain itu, ekspektasi inflasi dari masyarakat dan pelaku ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkat inflasi di masa depan.