Perubahan Iklim dan Emisi Karbon

Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi industri. Hal ini mengakibatkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O) di atmosfer. Sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem. Suhu udara rata-rata di Indonesia pada Oktober 2023 mencapai 27,7°C, tertinggi sejak 1981, menunjukkan kenaikan +0,7°C dibandingkan periode 1991-2020.

Isu perubahan iklim sangat penting karena dampaknya yang luas terhadap produktivitas nasional, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan hasil panen, kerusakan ekosistem laut, dan peningkatan risiko bencana alam yang merugikan sektor pertanian, perikanan, dan infrastruktur. Indonesia menduduki peringkat keenam sebagai negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia pada tahun 2023, dengan total emisi sekitar 704,4 juta ton CO₂e. Kondisi ini menuntut tindakan segera untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Tujuan peningkatan dalam isu ini adalah untuk mengurangi emisi GRK, mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Pemerintah juga menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 23% pada tahun 2035 dibandingkan tingkat emisi tahun 2019. Untuk mencapai target ini, Indonesia berupaya meningkatkan penggunaan energi terbarukan, mengurangi deforestasi, dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.

Indonesia menangani isu perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk ratifikasi Paris Agreement, penetapan target Nationally Determined Contribution (NDC), dan pengembangan strategi pembangunan rendah karbon. Pemerintah juga menerbitkan instrumen pembiayaan seperti green sukuk dan green bonds untuk mendukung proyek-proyek hijau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk mencapai penurunan emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030 melalui aksi mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Realisasi penurunan emisi pada tahun 2024 mencapai 16,94 juta ton CO2, melampaui target 6,07 juta ton CO2.

Tantangan

Tantangan utama dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia adalah kesenjangan distribusi sumber daya dan kapasitas antar wilayah. Konsentrasi industri dan aktivitas ekonomi di wilayah tertentu menyebabkan perbedaan tingkat emisi dan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, kurangnya infrastruktur dan teknologi yang memadai di beberapa daerah menghambat upaya mitigasi dan adaptasi. Sebagai contoh, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung sering mengalami banjir parah karena infrastruktur drainase yang tidak memadai.

Tantangan tata kelola meliputi koordinasi antar lembaga pemerintah, penegakan hukum lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah dapat menghambat implementasi program-program perubahan iklim. Selain itu, masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi menjadi kendala tersendiri. Tingkat deforestasi yang tinggi menunjukkan bahwa efektivitas regulasi lingkungan belum berjalan seperti yang diharapkan.

Tantangan pembiayaan meliputi keterbatasan anggaran pemerintah, kurangnya investasi swasta, dan akses terhadap pendanaan internasional. Meskipun pemerintah telah menerbitkan green sukuk dan green bonds, kebutuhan investasi untuk proyek-proyek hijau masih sangat besar. Indonesia akan segera meluncurkan Comprehensive Investment Plan senilai US$20 miliar dengan dukungan dari G7 dan negara lainnya untuk transisi sektor ketenagalistrikan. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menarik investasi swasta dan memastikan akses terhadap pendanaan internasional yang berkelanjutan.

Lapisan tambahan tantangan meliputi kompleksitas relasi pusat-daerah, kapasitas birokrasi, dan perubahan pola perilaku masyarakat. Desentralisasi memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan, tetapi juga dapat menyebabkan fragmentasi kebijakan dan kurangnya koordinasi. Kapasitas birokrasi yang terbatas dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan program-program perubahan iklim juga menjadi kendala. Selain itu, perubahan pola konsumsi dan produksi masyarakat yang tidak berkelanjutan memperburuk masalah emisi dan kerusakan lingkungan. Pada tahun 2022, emisi CO₂ fosil Indonesia tercatat sebesar 692,2 juta ton, meningkat 13,14% dibandingkan tahun sebelumnya.