Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini, atau pernikahan anak, merujuk pada pernikahan formal maupun informal yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun. UNICEF mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang melibatkan setidaknya satu pasangan yang belum dewasa secara fisik dan psikologis. Di Indonesia, masalah ini relevan karena melanggar hak-hak anak seperti hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS menunjukkan angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 1,2 juta kejadian. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun adalah 11,21%, atau sekitar 1 dari 9 perempuan.

Isu pernikahan usia dini menjadi tujuan penting karena kesehatan dan kesejahteraan anak adalah fondasi produktivitas nasional dan kualitas sumber daya manusia. Pernikahan usia dini dapat menimbulkan berbagai persoalan kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga stunting pada anak. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki peluang empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan menengah. Selain itu, pernikahan usia anak diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari PDB.

Tujuan peningkatan dalam isu ini adalah untuk menurunkan angka pernikahan anak di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menargetkan penurunan angka pernikahan anak dari 11,2% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi pencegahan. Pemerintah juga menargetkan pada tahun 2030, tidak ada lagi peristiwa perkawinan anak di Indonesia.

Indonesia menangani isu ini melalui berbagai lembaga, program, dan sistem. Pemerintah telah merevisi Undang-Undang Perkawinan dengan menaikkan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kementerian Agama (Kemenag) juga melaksanakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan sebelum memasuki usia pernikahan. Data BPS tahun 2024 menunjukkan penurunan angka pernikahan dini secara nasional menjadi 5,9% untuk proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun.

Tantangan

Tantangan utama dalam mengatasi pernikahan usia dini adalah kesenjangan yang mencolok antar wilayah. Meskipun angka pernikahan dini secara nasional telah menurun, provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi tingkat pernikahan dini tertinggi. Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat angka 17,32% pada tahun 2024, meningkat dari 14,68%. Ketimpangan ini disebabkan oleh faktor budaya, geografis, dan ekonomi yang kompleks.

Tantangan tata kelola terletak pada implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun. Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 memberikan dispensasi kepada Pengadilan untuk memberikan izin menikah kepada mereka yang belum mencapai usia minimum. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lamongan mengabulkan 426 permohonan dispensasi nikah dari 453 permohonan yang masuk. Dari angka tersebut, terdapat 118 pasangan yang laki-laki maupun wanitanya sama-sama berada di usia anak.

Tantangan pembiayaan terkait dengan upaya pencegahan pernikahan anak melalui program-program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk program-program ini, termasuk program pengembangan kapasitas terhadap anak. Selain itu, pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha dapat mengurangi alasan ekonomi sebagai pemicu pernikahan dini.

Lapisan tambahan tantangan termasuk resistensi budaya dan interpretasi agama yang parsial. Faktor-faktor seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi juga berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan sosialisasi, edukasi, dan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, serta tokoh agama.