Perlindungan Hukum dan Pendampingan Korban

Perlindungan hukum dan pendampingan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Isu ini mencakup perlindungan fisik, psikologis, dan sosial, bantuan hukum, serta pemulihan dari dampak kekerasan atau kejahatan. Dalam perspektif bernegara, perlindungan korban merupakan indikator penting dalam menjamin hak asasi manusia dan menciptakan sistem peradilan yang adil dan berpihak pada korban. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa 58,75% kasus kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga.

Isu ini menjadi tujuan penting karena memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan kepada korban, serta mencegah keberulangan tindak pidana. Pemulihan korban yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif dan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari tingkat operasional hingga para pemangku kepentingan lainnya. Idealnya, UU TPKS menjamin 4 hak korban kekerasan seksual: hak atas perlindungan hukum, hak atas pendampingan psikologis dan hukum, hak atas pemulihan ekonomi, dan hak atas keadilan dalam proses hukum. Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa 47,9% responden menilai layanan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan seksual di Indonesia belum memadai.

Tujuan peningkatan perlindungan hukum dan pendampingan korban adalah untuk mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, memberikan akses layanan yang mudah dan terjangkau, serta memastikan pemulihan yang komprehensif bagi korban. Target yang ingin dicapai antara lain peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan, peningkatan kualitas layanan pendampingan, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku. Proporsi perempuan yang melaporkan kekerasan kepada seseorang yang mereka percaya meningkat menjadi 4,2% pada tahun 2024.

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak, misalnya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kemen PPPA terus mendorong implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan sejumlah peraturan turunan lainnya. Hingga kini, sudah ada 332 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang tersebar di berbagai daerah, namun jumlah ini baru mencakup sekitar 60% kebutuhan nasional.

Tantangan

Tantangan utama dalam perlindungan hukum dan pendampingan korban adalah kesenjangan distribusi layanan, fasilitas, dan kapasitas antar wilayah. Konsentrasi layanan dan tenaga ahli di perkotaan menyebabkan korban di daerah terpencil sulit mengakses bantuan. Sebanyak 120 kabupaten/kota masih belum memiliki UPTD PPA, menunjukkan perlunya percepatan pembentukan layanan di wilayah yang belum terjangkau. Korban, terutama dari kalangan kurang mampu, sulit mengakses layanan hukum untuk memperjuangkan hak mereka, diperburuk oleh proses yang berbelit-belit.

Tantangan tata kelola meliputi koordinasi antar lembaga yang belum optimal, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu kekerasan berbasis gender, serta stigma sosial yang menghambat korban untuk melapor. Belum semua korban mendapatkan respons yang memadai dari kepolisian, bahkan dalam beberapa kasus, korban justru dipersulit dalam proses hukum. Selain itu, masih banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender yang memadai.

Dari sisi pembiayaan, perluasan jaminan kesehatan dan bantuan hukum bagi korban memerlukan anggaran yang memadai dan tata kelola yang transparan. Biaya visum yang harus ditanggung menambah beban bagi korban. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2024 yang dilaksananakan Kemen PPPA mencatat bahwa satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual.

Lapisan tambahan tantangan meliputi relasi pusat-daerah dalam implementasi kebijakan, kapasitas birokrasi yang terbatas, serta perubahan pola kekerasan di era digital. Implementasi hukum sering kali tidak efektif dalam memberikan rasa keadilan bagi korban. Selain itu, perkembangan teknologi telah melahirkan bentuk baru bullying, yaitu cyberbullying, yang menambah kompleksitas masalah ini.