Pengelolaan Sampah dan Limbah

Pengelolaan sampah dan limbah merupakan isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, mencakup pengurangan timbulan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Isu ini relevan karena berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan potensi pemanfaatan sumber daya. Pada pertengahan tahun 2022, volume sampah di Indonesia mencapai 18,2 juta ton. Namun, data terbaru dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) per 17 April 2025 menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu 33,621 juta ton timbulan sampah per tahun, di mana 39,91% atau sekitar 13,417 juta ton tidak terkelola.

Pengelolaan sampah yang efektif menjadi tujuan penting karena berdampak langsung pada produktivitas nasional dan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang bersih dan sehat mengurangi risiko penyakit, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pengelolaan sampah yang buruk dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan kerugian ekonomi. Sampah makanan di Indonesia mencapai 41,4% dari total sampah, dengan setiap orang menyumbang 115-184 kg per tahun, yang jika dimanfaatkan dapat mencukupi kebutuhan gizi 61-125 juta orang dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Tujuan utama peningkatan pengelolaan sampah adalah mencapai sistem yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis pengurangan di sumber. Pemerintah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025 melalui Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas). Namun, hingga tahun 2023, pencapaian target tersebut baru mencapai 14% untuk pengurangan sampah dan 48% untuk penanganan sampah. Pemerintah menargetkan 100% pengelolaan sampah pada tahun 2029.

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan terkait pengelolaan sampah, termasuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemerintah juga menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) untuk menyiapkan teknologi pengelolaan sampah. Namun, hingga akhir 2025, capaian sampah terkelola nasional baru mencapai 25% atau sekitar 36.684 ton per hari, sementara 75% lainnya (105.483 ton per hari) belum tertangani secara memadai.

Tantangan

Tantangan utama dalam pengelolaan sampah adalah kesenjangan distribusi infrastruktur dan kapasitas pengelolaan sampah antar daerah. Banyak daerah, terutama di luar kota-kota besar, masih kekurangan fasilitas pengolahan sampah yang memadai, seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memenuhi standar, Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (TPS 3R), dan fasilitas daur ulang. Akibatnya, sebagian besar sampah berakhir di TPA dengan sistem *open dumping* yang mencemari lingkungan. Dari 33,621 juta ton timbulan sampah per tahun, 39,91% tidak terkelola.

Dari sisi tata kelola, pengelolaan sampah seringkali menghadapi masalah koordinasi antar instansi pemerintah, kurangnya data yang akurat dan terintegrasi, serta lemahnya penegakan hukum. Banyak upaya perbaikan berjalan secara parsial tanpa evaluasi dan koreksi yang cepat. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah akibat kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya memilah dan mengelola sampah dengan benar. Di wilayah kajian, pelaku sektor informal, seperti pemulung, dan pengepul, membantu mengumpulkan hingga 86% dari total sampah yang dikumpulkan di kota/kabupaten untuk daur ulang.

Pembiayaan pengelolaan sampah juga menjadi tantangan tersendiri. Alokasi anggaran dari APBN dan APBD seringkali tidak mencukupi dan tidak stabil, sehingga menghambat perencanaan jangka panjang. Meskipun terdapat berbagai skema pembiayaan non-fiskal seperti KPBU, *blended finance*, dan *Extended Producer Responsibility* (EPR), banyak proyek pengelolaan sampah sulit mencapai kelayakan finansial untuk menarik investor. Pemerintah menyiapkan dana Local Service Development Program (LSDP) sebesar US$350 juta dari Bank Dunia untuk 30 daerah yang mendukung pengelolaan sampah sekitar 100-120 ton per hari.

Selain itu, tantangan tambahan meliputi relasi pusat-daerah yang belum optimal, kapasitas birokrasi yang terbatas, dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menghasilkan lebih banyak sampah. Pemerintah terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sektor persampahan, yang dalam empat tahun terakhir telah membangun ratusan TPS3R. Secara kumulatif, dalam empat tahun telah terbangun 685 unit TPS3R di berbagai penjuru daerah.