Obat, Vaksin, dan Ketersediaannya

Ketersediaan obat dan vaksin adalah isu krusial dalam sistem kesehatan, mencakup produksi, distribusi, akses, dan keterjangkauan produk farmasi bagi masyarakat. Isu ini relevan karena menyangkut hak dasar warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan perlindungan dari penyakit. Ketersediaan obat baru di Indonesia masih rendah, hanya 9% dari 460 obat baru yang diluncurkan secara global antara 2012-2021 yang tersedia di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap terapi inovatif.

Isu ketersediaan obat dan vaksin sangat penting karena kesehatan merupakan fondasi produktivitas nasional dan stabilitas sosial. Kekurangan atau keterlambatan akses terhadap obat dan vaksin dapat berdampak pada peningkatan angka kesakitan, kematian, dan penurunan kualitas hidup, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas ekonomi. Hilangnya potensi pendapatan dari pariwisata medis akibat masyarakat memilih berobat ke luar negeri diperkirakan mencapai 12-48 miliar dollar AS.

Tujuan peningkatan ketersediaan obat dan vaksin adalah untuk memastikan pemerataan akses, standar kualitas, efisiensi distribusi, dan keterjangkauan harga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan produksi obat dan alat kesehatan di dalam negeri guna memperkuat ketahanan sektor kesehatan. Selain itu, pemerintah berupaya mempercepat proses perizinan uji klinik dan registrasi obat untuk meningkatkan akses terhadap obat inovatif.

Pemerintah Indonesia menangani isu ini melalui berbagai lembaga, program, dan sistem, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun pada tahun 2026, yang meliputi Rp8,7 triliun untuk pemberian vaksin dan pengadaan obat. Sistem Monitoring dan Inventaris Logistik Kesehatan Elektronik (SMILE) sebagai bagian dari platform SATUSEHAT Logistik digunakan untuk memantau distribusi vaksin dan obat-obatan di 10.000 fasilitas kesehatan di 38 provinsi.

Tantangan

Tantangan utama dalam ketersediaan obat dan vaksin adalah kesenjangan distribusi, fasilitas, dan kapasitas, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketersediaan obat baru di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Filipina (13%), Malaysia (22%), Thailand (24%), Singapura (27%), Korea Selatan (33%), dan Jepang (51%). Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan akses terhadap obat-obatan modern.

Tata kelola distribusi obat dan vaksin menghadapi tantangan terkait sistem pencatatan dan pelaporan data yang terfragmentasi. Hal ini menyulitkan pemantauan ketersediaan obat di tingkat daerah dan nasional, serta menghambat penyelarasan pasokan dan permintaan di fasilitas kesehatan. Sebanyak 37 fasilitas layanan kesehatan pernah ditemukan membeli vaksin dari sumber tidak resmi.

Dari sisi pembiayaan, efisiensi anggaran belanja Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 mencapai Rp19,6 triliun, yang berdampak pada pengadaan obat dan vaksin. Meskipun pemerintah berupaya menjaga layanan kesehatan tetap berjalan, pemangkasan anggaran dapat mempengaruhi ketersediaan obat dan vaksin, terutama jika realisasi anggaran tidak sesuai dengan target. Harga obat di Indonesia juga masih mahal dibandingkan negara lain, mencapai 1,5 hingga 5 kali lipat lebih tinggi dari harga di Malaysia.

Selain itu, Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku obat. Pada tahun 2026, 94% bahan baku obat diimpor. Hal ini membuat Indonesia rentan terhadap gangguan pasokan akibat konflik geopolitik, kebijakan pembatasan ekspor, dan krisis logistik.