Logistik dan Distribusi Barang

Logistik dan distribusi barang mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pergerakan serta penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait, dari titik asal hingga titik konsumsi. Isu ini sangat relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, di mana kelancaran distribusi barang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Biaya logistik di Indonesia mencapai 14,29% dari PDB pada tahun 2022, hampir dua kali lipat dibandingkan negara-negara maju.

Isu ini penting karena logistik yang efisien dapat meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing produk Indonesia di pasar global. Sebaliknya, biaya logistik yang tinggi membebani ekonomi, meningkatkan harga barang, dan mengurangi daya saing. Sebagai contoh, biaya logistik Indonesia mencapai 23% dari PDB, hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara-negara di Asia Tenggara. Efisiensi logistik menjadi salah satu kunci utama memperkuat struktur biaya produksi nasional.

Tujuan peningkatan logistik dan distribusi barang adalah untuk mencapai pemerataan pembangunan, menekan biaya logistik, meningkatkan standar pelayanan, dan memastikan ketersediaan barang di seluruh wilayah Indonesia. Target nasional adalah menurunkan biaya logistik hingga 8% dari PDB pada tahun 2045. Pemerintah berupaya mencapai target ini melalui perbaikan infrastruktur, digitalisasi rantai pasok, dan sinergi antarinstansi.

Indonesia menangani isu ini melalui berbagai lembaga, program, dan sistem, termasuk Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang diatur dalam Perpres No. 26 Tahun 2012. Pemerintah juga mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investasi asing dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. National Logistic Ecosystem (NLE) telah mengurangi layanan dari 13 menjadi 6 layanan di 46 pelabuhan target dan 6 pelabuhan udara serta meningkatkan efisiensi waktu menjadi 55,7% dengan pengurangan biaya 37% pada tahun 2023. Namun, Logistic Performance Index (LPI) Indonesia berada di posisi ke-61 dunia.

Tantangan

Tantangan utama dalam logistik dan distribusi barang di Indonesia adalah kesenjangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Pembangunan infrastruktur masih terpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah lain, terutama di Indonesia bagian timur, menghadapi keterbatasan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara. Akibatnya, terjadi ketimpangan harga dan waktu pengiriman antara wilayah barat dan timur Indonesia. Pada kuartal pertama tahun 2021, biaya logistik Indonesia tercatat mencapai 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 13 persen dari PDB.

Tantangan tata kelola meliputi kompleksitas proses bisnis, regulasi yang rumit, dan birokrasi yang panjang. Banyak perusahaan ekspedisi masih menggunakan sistem konvensional yang bergantung pada kertas, yang menyebabkan keterlambatan, kesalahan pengiriman, dan kerugian finansial. Dari sisi kecepatan pemrosesan misalnya, Indonesia memiliki waktu pemrosesan di pelabuhan rata-rata 1,1 hari. Sementara itu, negara-negara mitra seperti Malaysia memiliki rata-rata waktu 1,0 hari, China rata-rata 0,8 hari, dan India rata-rata 0,9 hari. Penurunan terbesar terjadi pada indikator tracking and tracing, yang mengalami penurunan signifikan dari peringkat 39 pada tahun 2018 menjadi peringkat 65 pada tahun 2023.

Tantangan pembiayaan mencakup biaya pengiriman yang tinggi akibat harga bahan bakar, biaya operasional internal, dan kondisi infrastruktur yang belum stabil. Biaya logistik Indonesia masih tergolong salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, mencapai lebih dari 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, survey data menunjukkan bahwa 75.68% perusahaan melaporkan biaya yang lebih rendah, sementara 81.58% mengalami proses yang lebih cepat dengan pusat logistik berikat (PLBs) dibandingkan dengan impor reguler.

Selain itu, fragmentasi konektivitas antar moda transportasi dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital juga menjadi tantangan. Konektivitas yang belum optimal antara moda transportasi darat, laut, dan udara menimbulkan inefisiensi dalam proses distribusi barang. Tanpa data digital, perusahaan tidak bisa menganalisis kinerja dan melakukan perbaikan proses.