Kualitas Air dan Sungai

Kualitas air dan sungai adalah kondisi air di sungai yang dinilai berdasarkan parameter fisik, kimia, dan biologi, yang menentukan kelayakan air untuk berbagai keperluan. Isu ini mencakup pencemaran air oleh limbah industri, domestik, pertanian, dan pertambangan, yang berdampak pada kesehatan manusia, ekosistem, dan ketersediaan air bersih. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, sekitar 68% dari seluruh sungai di Indonesia tercemar. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa lebih dari 80% sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar. Kondisi ini sangat relevan karena sungai memiliki peran vital sebagai sumber air bersih, irigasi, transportasi, dan keanekaragaman hayati.

Isu kualitas air dan sungai sangat penting karena air adalah fondasi kehidupan dan produktivitas nasional. Pencemaran air sungai dapat membahayakan kesehatan manusia, menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, hepatitis A, dan penyakit kulit. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB (2022) melaporkan bahwa lebih dari 25 juta jiwa penduduk Indonesia terkena dampak langsung dari pencemaran air sungai. Selain itu, pencemaran sungai merusak ekosistem perairan, menurunkan populasi ikan dan biota air lainnya, serta menghambat sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Asian Development Bank (2008) memperkirakan bahwa pencemaran air di Indonesia menimbulkan kerugian sekitar Rp 45 triliun per tahun.

Tujuan peningkatan kualitas air dan sungai adalah untuk mencapai standar mutu air yang ditetapkan, sehingga air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk berbagai keperluan. Pemerintah menargetkan peningkatan status kualitas air sungai dari kelas IV ke kelas III pada periode tahun 2020-2024 untuk Sungai Cisadane. Target ini diwujudkan melalui rencana aksi pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah terpadu, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Provinsi juga dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dari standar nasional.

Indonesia telah menangani isu ini melalui berbagai lembaga, program, dan sistem. Pemerintah telah menerbitkan peraturan seperti PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencakup baku mutu air limbah dan kualitas air. Program Citarum Harum adalah contoh kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membersihkan sungai dan menindak pelanggar pencemaran. Namun, Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 yang diterbitkan oleh KLHK menunjukkan bahwa hanya sekitar 9,1% dari 44 sungai besar yang memenuhi baku mutu kelas II sesuai PP No. 22 Tahun 2021.

Tantangan

Tantangan utama dalam peningkatan kualitas air dan sungai adalah kesenjangan distribusi fasilitas pengolahan limbah dan kapasitas pengelolaan. Banyak industri tidak memperlakukan limbahnya secara efektif, sehingga limbah berbahaya seperti logam berat dan bahan kimia masuk ke sungai. Selain itu, kurangnya sistem pengolahan limbah di tingkat rumah tangga memperparah kondisi ini. Di Jawa, pada tahun 2024, diperkirakan kekurangan 118 miliar meter kubik per tahun untuk memenuhi kebutuhan air.

Tantangan tata kelola meliputi lemahnya penerapan regulasi, minimnya penegakan hukum, dan terbatasnya sarana pengawasan serta pengolahan limbah. Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan, pengawasan terhadap industri pembuang limbah masih perlu ditingkatkan. Hasil kajian di Surabaya menunjukkan bahwa kondisi kualitas air tidak memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan, dengan parameter pencemar seperti BOD, COD, amonia, dan coliform yang melampaui ambang batas.

Tantangan pembiayaan terkait dengan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengolahan limbah, serta insentif dan disinsentif bagi pelaku industri dalam pengelolaan limbah cair. Ketika kebutuhan anggaran meningkat, negara menghadapi tuntutan menjaga keseimbangan antara ekspansi layanan dan stabilitas fiskal. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi dalam pengelolaan air dan sungai memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Lapisan tambahan termasuk perubahan tata guna lahan yang dapat mengubah aliran air dan menyebabkan erosi tanah, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air. Masyarakat perlu disadarkan akan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga, penggunaan deterjen ramah lingkungan, dan tidak membuang limbah ke saluran air. Perubahan iklim juga mempengaruhi kualitas dan ketersediaan air, sehingga memerlukan adaptasi dan mitigasi yang tepat.