Konservasi Satwa dan Keanekaragaman Hayati

Konservasi satwa dan keanekaragaman hayati mencakup perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari. Indonesia, sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia setelah Brazil, memiliki sekitar 12% dari total mamalia dunia, 16% reptil, dan 17% burung dunia. Namun, dari jutaan spesies yang sudah teridentifikasi, sekitar 44.000 spesies berada dalam kondisi terancam punah.

Isu ini penting karena keanekaragaman hayati merupakan modal penting bagi kemakmuran bangsa. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengancam keseimbangan alam dan kelangsungan hidup manusia. Indonesia memiliki 583 spesies yang terancam punah, termasuk 191 spesies mamalia dan 160 spesies burung. Oleh karena itu, konservasi keanekaragaman hayati menjadi fondasi produktivitas nasional dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Tujuan peningkatan konservasi satwa dan keanekaragaman hayati adalah menjaga kelangsungan hidup spesies endemik yang unik dan terancam punah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kawasan konservasi seluas 46.279.090,10 ha, terdiri dari 27.134.394,79 ha kawasan konservasi terrestrial dan 19.144.695,28 ha kawasan konservasi laut. Selain itu, Indonesia melindungi 904 spesies, terdiri dari 787 fauna dan 117 flora.

Indonesia menangani isu ini melalui berbagai lembaga, program, dan sistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mengatur tiga pilar utama konservasi, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan secara lestari. Namun, data keanekaragaman hayati Indonesia sebagian besar (23,98%) diperoleh berdasarkan hasil eksplorasi di Jawa yang luasnya hanya 6,76% dari luas Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan eksplorasi dan konservasi di wilayah lain di Indonesia.

Tantangan

Tantangan utama dalam konservasi satwa dan keanekaragaman hayati adalah kesenjangan distribusi informasi dan upaya konservasi. Sebagian besar data keanekaragaman hayati berasal dari eksplorasi di Jawa (23,98%), padahal luas Jawa hanya 6,76% dari total luas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah lain di Indonesia belum dieksplorasi secara memadai, sehingga potensi keanekaragaman hayati di wilayah tersebut belum terungkap sepenuhnya.

Tantangan tata kelola mencakup pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal seperti perburuan dan perdagangan satwa liar. Lebih dari 95% satwa liar yang diperdagangkan di pasar merupakan hasil tangkapan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap kegiatan ilegal.

Tantangan pembiayaan juga menjadi perhatian penting. Perluasan jaminan pendanaan konservasi memerlukan keseimbangan antara ekspansi layanan dan stabilitas fiskal. Pemerintah telah membentuk dana perwalian untuk pendanaan konservasi.

Lapisan tambahan termasuk relasi pusat-daerah dan kapasitas birokrasi. Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan konservasi kepada pemerintah daerah. Selain itu, tekanan masyarakat dan ekonomi untuk pembangunan dapat mengancam keanekaragaman hayati akibat meningkatnya jumlah penduduk yang memerlukan percepatan pembangunan di segala sektor.