Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani mencakup berbagai dimensi, mulai dari ketahanan pangan dan gizi keluarga, pendidikan, kesehatan, standar hidup layak, pendapatan yang memadai, hingga mitigasi risiko. Dalam konteks bernegara, kesejahteraan petani adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan pertanian dan pemerataan ekonomi di wilayah perdesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) merumuskan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) berdasarkan enam dimensi dan 21 indikator untuk mengukur kesejahteraan petani secara komprehensif.

Isu kesejahteraan petani sangat penting karena sektor pertanian merupakan fondasi bagi ketahanan pangan nasional dan perekonomian Indonesia. Mayoritas penduduk miskin di Indonesia berada di perdesaan dan bekerja di sektor pertanian, dengan 47,94% penduduk miskin ekstrem bekerja di sektor ini. Kesejahteraan petani yang meningkat akan berdampak positif pada produktivitas pertanian, mengurangi kemiskinan perdesaan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tujuan peningkatan kesejahteraan petani adalah untuk mencapai kehidupan yang layak, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan. Pemerintah berupaya meningkatkan harga gabah di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan produktivitas pertanian melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

Pemerintah Indonesia menangani isu kesejahteraan petani melalui berbagai program dan kebijakan, termasuk penyediaan subsidi pupuk, bantuan alat pertanian, dan pengembangan infrastruktur pertanian. Pada tahun 2025, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri. Pemerintah juga berupaya untuk memperluas lahan pertanian dan perkebunan produktif. Sektor pertanian menyumbang 64,13% ekonomi Indonesia.

Tantangan

Tantangan utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani adalah kesenjangan distribusi sumber daya dan akses terhadap teknologi. Rata-rata petani di Indonesia hanya memiliki lahan garapan seluas 0,2 hektare, yang menyebabkan rendahnya pendapatan. Selain itu, banyak petani yang masih menggunakan metode budidaya tradisional dan belum mengadopsi teknologi pertanian modern. Hanya 0,07% petani padi dan palawija di Indonesia yang masuk kategori kaya.

Tata kelola sektor pertanian juga menghadapi tantangan, termasuk distribusi pupuk bersubsidi yang tidak merata dan seringkali tidak tepat sasaran. Rantai pasok yang panjang dan tidak efisien menyebabkan petani hanya menerima sebagian kecil dari keuntungan penjualan hasil pertanian. Harga eceran beras di Indonesia 28 persen lebih tinggi dibandingkan harga di Filipina.

Pembiayaan juga menjadi tantangan bagi petani, terutama petani kecil yang sulit mengakses modal untuk membeli benih unggul, pupuk, dan alat pertanian modern. Akses modal terbatas karena keterbatasan jaminan dan legalitas lahan.

Perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi sektor pertanian, dengan perubahan pola hujan dan suhu ekstrem yang memengaruhi musim tanam dan produktivitas. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kawasan industri juga mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional. Pemerintah memperkuat tata kelola dan efektivitas pelaksanaan program strategis melalui koordinasi terpusat di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) tingkat provinsi.