Kesejahteraan dan Tumbuh Kembang Anak

Kesejahteraan dan tumbuh kembang anak adalah isu multidimensional yang mencakup kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini. Dalam perspektif bernegara, isu ini relevan karena anak-anak adalah fondasi sumber daya manusia di masa depan. Pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, merupakan indikator kapasitas negara dalam melindungi warga negaranya. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8% atau setara dengan 4.482.340 balita. Namun, 37,4% atau 29,8 juta anak Indonesia mengalami deprivasi multidimensi, tidak memiliki akses pada setidaknya dua dimensi kesejahteraan dasar seperti pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, perumahan layak, air bersih dan sanitasi, serta akses terhadap informasi.

Isu ini menjadi tujuan penting karena anak-anak yang sehat dan sejahtera adalah fondasi produktivitas nasional. Kesehatan dan tumbuh kembang anak yang optimal berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, masalah gizi seperti stunting dapat menghambat perkembangan kognitif dan sosial anak, mengurangi potensi mereka di masa depan. Data menunjukkan bahwa 1 dari 5 balita di Indonesia mengalami stunting, dan 1 dari 12 balita mengalami wasting (terlalu kurus). Selain itu, angka kematian bayi di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu di atas 15 per 1.000 kelahiran hidup.

Tujuan peningkatan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak adalah untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan berkualitas, gizi yang cukup, pendidikan yang layak, pengasuhan yang baik, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta lingkungan yang aman dan sehat. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting nasional menjadi 14,2% pada tahun 2029. Selain itu, Indeks Perkembangan Anak Usia Dini (ECDI) Indonesia mencatatkan 87,7% anak usia 24-59 bulan telah berkembang sesuai dengan tahap perkembangan, pembelajaran, kesejahteraan, psikososial, dan kesehatan.

Indonesia menangani isu ini melalui berbagai lembaga, program, dan sistem. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) memberikan pelayanan sosial terpadu bagi anak-anak yang menghadapi masalah sosial. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, masih terdapat

Tantangan

Tantangan utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak adalah kesenjangan distribusi fasilitas dan kapasitas, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Konsentrasi tenaga medis dan fasilitas kesehatan di kota-kota besar menciptakan perbedaan mutu layanan antar wilayah. Anak-anak di wilayah perdesaan jauh lebih mungkin mengalami deprivasi multidimensi (46,1%) dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan (30,8%). Selain itu, prevalensi stunting tertinggi berada pada kelompok ekonomi kuintil 1 (termiskin), yakni sebesar 29,8%.

Tantangan tata kelola juga menjadi perhatian. Koordinasi antar sektor terkait layanan anak, seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial, masih lemah. Program PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) seringkali hanya fokus pada pendidikan anak usia 5-6 tahun, sementara layanan untuk anak usia 0-3 tahun masih minim. Selain itu, sistem pelaporan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak belum terintegrasi dengan efektif, dan masih kekurangan tenaga sosial yang terlatih.

Dari sisi pembiayaan, perluasan jaminan kesehatan dan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan. Namun, kompleksitas pengendalian biaya dan tata kelola klaim juga meningkat. Ketika kebutuhan anggaran meningkat, negara menghadapi tuntutan menjaga keseimbangan antara ekspansi layanan dan stabilitas fiskal.

Lapisan tambahan tantangan meliputi relasi pusat-daerah dalam implementasi program, kapasitas birokrasi dalam mengelola program secara efektif, dan perubahan pola perilaku masyarakat terkait gizi dan kesehatan anak. Diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pekerja sosial, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, imunisasi, dan pola pengasuhan tanpa kekerasan.