Integritas dan Akuntabilitas Aparat

Integritas dan akuntabilitas aparat adalah prinsip yang menjamin bahwa penyelenggara negara bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mencakup pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif bernegara, integritas dan akuntabilitas aparat menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Survei Penilaian Integritas (SPI) mengindikasikan bahwa Indeks Integritas Nasional masih dalam kategori "Rentan" dengan skor 72,32 pada tahun 2025. KPK mencatat 322 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di Sulawesi Selatan sepanjang 2020 hingga Agustus 2025.

Isu ini menjadi tujuan penting karena integritas dan akuntabilitas aparat berdampak langsung pada kepercayaan publik, efisiensi birokrasi, dan investasi. Aparat yang berintegritas akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih responsif, dan penegakan hukum yang adil. Sebaliknya, kurangnya integritas dan akuntabilitas dapat menyebabkan kerugian negara, ketidakstabilan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi. Survei menunjukkan bahwa 78,3% publik percaya pada Polri, namun aspek penegakan hukum dan integritas moral aparat masih menjadi catatan penting.

Tujuan peningkatan integritas dan akuntabilitas aparat adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Target yang ingin dicapai antara lain peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), peningkatan skor SPI, dan penurunan angka pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi. Pemerintah berupaya mencapai standar OECD dalam pengawasan dan integritas publik. KPK menargetkan peningkatan skor IPK Indonesia pada tahun 2026 setelah skor tahun 2025 berada di angka 34.

Indonesia telah berupaya menangani isu ini melalui berbagai lembaga, program, dan sistem. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran sentral dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Inspektorat Jenderal di setiap kementerian/lembaga bertugas melakukan pengawasan internal. Pemerintah juga mengembangkan zona integritas di berbagai instansi sebagai upaya membangun budaya antikorupsi. Namun, efektivitas upaya ini masih menghadapi

Tantangan

Tantangan utama dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparat adalah masih adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Banyak regulasi yang sudah baik, namun belum sepenuhnya diterapkan di lapangan. Selain itu, masih terdapat praktik-praktik koruptif yang sulit diberantas, seperti suap, pungutan liar, dan penyalahgunaan anggaran. Indeks Integritas Nasional masih masuk dalam kategori Rentan dalam tiga tahun terakhir, dengan skor 70,97 pada 2023, 71,53 pada 2024, dan 72,32 pada 2025.

Tantangan tata kelola meliputi kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan internal, dan budaya organisasi yang kurang mendukung integritas. Proses rekrutmen dan promosi aparat juga rentan terhadap praktik KKN. Kurangnya transparansi hasil sidang etik dan kecenderungan framing kasus sebagai "oknum" juga menghambat perbaikan sistemik. Dalam struktur hierarkis yang kuat, bawahan cenderung enggan melaporkan senior, dengan loyalitas korps seringkali lebih dominan daripada loyalitas terhadap hukum.

Tantangan pembiayaan terkait dengan alokasi anggaran yang kurang efisien dan efektif, serta potensi penyalahgunaan anggaran dalam berbagai proyek pemerintah. Sistem pengadaan barang dan jasa juga rentan terhadap praktik korupsi. KPK mencatat sedikitnya 545 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi di Sulawesi Selatan sepanjang 2021 hingga Agustus 2025.

Lapisan tambahan tantangan meliputi relasi pusat-daerah yang belum harmonis, kapasitas birokrasi yang terbatas, dan perubahan pola kejahatan yang semakin kompleks. Sentralisasi yang kuat juga membuat reformasi sulit bergerak cepat, dengan implementasi di tingkat daerah bergantung pada kultur lokal masing-masing satuan.