Indonesia di PBB

Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950. Sejak itu, Indonesia aktif berkontribusi dalam program-program PBB, termasuk dalam Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Indonesia memandang tujuan PBB selaras dengan landasan idiil dan konstitusional negara, yaitu kerja sama global dalam mewujudkan perdamaian dan kemakmuran. Indonesia juga terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada Januari 2026, menunjukkan peran pentingnya dalam memimpin agenda hak asasi manusia global.

Peran Indonesia di PBB sangat penting karena berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia. Indonesia secara aktif terlibat dalam upaya penyelesaian konflik, termasuk mensponsori Jakarta Informal Meeting (JIM I) untuk menyelesaikan konflik di Kamboja. Selain itu, Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan ke berbagai negara yang membutuhkan. Keseriusan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dibuktikan dengan masuknya Indonesia dalam 10 besar negara kontributor pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB. Hingga tahun 2025, Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai negara penyumbang pasukan penjaga perdamaian (Troop Contributing Country/TCC) dengan lebih dari 2.700 personel.

Tujuan utama peningkatan peran Indonesia di PBB adalah untuk memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai. Indonesia juga berupaya memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Indonesia ingin meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk terorisme, serta mensinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030. Indonesia memperoleh 186 suara dari total 190 suara dalam pemilihan anggota ECOSOC, menunjukkan dukungan kuat dari negara-negara anggota PBB.

Indonesia menangani isu-isu di PBB melalui berbagai lembaga dan program. Indonesia telah beberapa kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dengan periode terakhir pada 2019-2020. Selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia berperan menengahi, menjembatani, dan membentuk konsensus di antara para anggota Dewan Keamanan PBB dan negara anggota lainnya. Indonesia juga aktif dalam Dewan HAM PBB, dengan terpilih kembali menjadi anggota untuk periode 2020-2022 dengan dukungan 174 negara. Indonesia terus mendorong upaya reformasi institusional secara menyeluruh di tubuh organisasi dunia tersebut.

Tantangan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia di PBB adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global. Sebagai negara yang pernah menjadi objek tinjauan HAM, Indonesia kini harus memimpin proses tinjauan terhadap negara lain, termasuk negara besar dengan kepentingan politik yang kuat. Indonesia juga perlu memastikan bahwa setiap personel yang ditugaskan dalam misi internasional hanya menjalankan fungsi pelindungan warga sipil, rekonstruksi, layanan sosial dan kesehatan, bukan kepentingan politik pihak tertentu. Indonesia menampung 12.098 pengungsi LN (UNHCR, Juli 2025).

Tantangan tata kelola muncul dalam penanganan pengungsi luar negeri, termasuk perlunya pemahaman bersama mengenai definisi pengungsi dan pencari suaka, kejelasan status keadaan darurat dan situasi menunggu, serta penguatan kebijakan kemanusiaan yang inklusif tanpa mengabaikan isu keamanan non-tradisional seperti penyelundupan dan perdagangan manusia. Pemenuhan hak-hak dasar pengungsi, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan, memerlukan dukungan regulasi yang lebih komprehensif serta kejelasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk aspek pendanaan.

Indonesia sering memilih berdiri di tengah dalam isu-isu global, bukan karena ragu, tetapi karena sadar bahwa jembatan lebih berguna daripada tembok. Namun, jalan tengah selalu penuh risiko. Indonesia perlu bersikap tegas kepada negara-negara besar tanpa kehilangan posisi tawar, serta menjaga solidaritas terhadap negara-negara yang membutuhkan tanpa dianggap memihak. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950 setelah mendapat suara bulat dari seluruh negara anggota.