Imigrasi

Imigrasi mencakup lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya, yang bertujuan menjaga kedaulatan negara. Fungsi keimigrasian meliputi pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitasi pembangunan. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp8,5 triliun, melampaui target sebesar 142%. Reformasi regulasi keimigrasian terus dilakukan, termasuk digitalisasi layanan seperti e-visa dan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Isu imigrasi penting karena memengaruhi produktivitas nasional, pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kualitas sumber daya manusia. Migrasi tenaga kerja, baik masuk maupun keluar, berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Remitansi dari pekerja migran berkontribusi pada pemerataan distribusi pendapatan. Pada periode 1 Januari - 15 Desember 2024, sebanyak 5.162.775 visa telah diterbitkan, dengan 89% merupakan Visa on Arrival.

Tujuan peningkatan dalam isu imigrasi adalah menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan terkelola dengan baik, mempermudah orang asing yang ingin berkunjung atau tinggal di Indonesia. Pemerintah meluncurkan program Global Citizen of Indonesia (GCI) sebagai jalur khusus bagi diaspora Indonesia untuk kembali dan berkontribusi. Ditjen Imigrasi menyederhanakan klasifikasi visa dari 133 menjadi 110 indeks untuk memberikan layanan yang lebih relevan dengan dinamika global.

Indonesia menangani isu imigrasi melalui berbagai lembaga, program, dan sistem. Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan struktur yang diperluas untuk meningkatkan operasional. Pada tahun 2024, Imigrasi menerbitkan 4.838.581 paspor. Penerbitan izin tinggal kunjungan (ITK) meningkat 31 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 9.325.307.

Tantangan

Tantangan utama dalam imigrasi adalah potensi penyalahgunaan izin tinggal dan penjamin yang tidak memenuhi tanggung jawab. Operasi penanaman modal asing (OPS PMA) pada triwulan pertama 2025 menjaring 546 WNA dengan dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan 215 perusahaan bermasalah. Ombudsman mendorong penguatan pengawasan keimigrasian untuk mencegah migran ilegal dan investasi fiktif.

Tantangan tata kelola meliputi koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, dan kesenjangan antara peraturan dan praktik di lapangan. Implementasi administrasi keimigrasian menghadapi tantangan serius, termasuk keterbatasan SDM dan infrastruktur. WNA wajib datang ke kantor Imigrasi untuk perpanjangan izin tinggal berdasarkan Surat Edaran Nomor IMI-417.GR.01.01 Tahun 2025.

Tantangan pembiayaan terkait dengan alokasi anggaran untuk penegakan hukum dan deportasi. Penanganan *overstay* terhambat oleh kesenjangan struktural dalam implementasi kebijakan, koordinasi, dan pembiayaan. Pada tahun 2024, Ditjen Imigrasi mencatat 5.047 tindakan administratif keimigrasian (TAK), meningkat 150% dibandingkan tahun sebelumnya.

Relasi pusat-daerah dan kapasitas birokrasi juga menjadi tantangan dalam pengelolaan imigrasi. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang memungkinkan pendatang untuk berintegrasi secara sosial dan ekonomi, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal. Perubahan struktural dan kebijakan terus diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menghadapi tantangan global.