Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian, baik secara tetap maupun sementara. Isu ini relevan karena menyangkut kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya memiliki cadangan lahan pertanian yang luas dan berkelanjutan, namun dalam dua dekade terakhir, lahan subur di Pulau Jawa dan Sumatra banyak dialihkan untuk kepentingan non-pertanian. Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah pada periode 2019-2024.

Isu alih fungsi lahan penting karena mengancam produktivitas nasional dan ketahanan pangan. Kehilangan lahan produktif berarti menurunnya kapasitas negara dalam memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Alih fungsi lahan juga berdampak pada hilangnya pendapatan petani, dengan potensi kerugian mencapai Rp 38.598.962/ha/tahun. Selain itu, alih fungsi lahan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem karena berkurangnya lahan hijau dan meningkatnya polusi dari kawasan industri.

Tujuan peningkatan dalam isu ini adalah mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta mengendalikan alih fungsi lahan. Pemerintah menargetkan 87% lahan baku sawah ditetapkan sebagai LP2B sesuai dengan RPJMN 2025-2029. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah berupaya memperkuat regulasi dan pengawasan, serta memberikan insentif kepada petani agar tetap mempertahankan lahan sawahnya.

Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi untuk menangani isu alih fungsi lahan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Namun, implementasinya masih menghadapi

Tantangan

Tantangan utama dalam pengendalian alih fungsi lahan adalah kesenjangan distribusi, fasilitas, dan kapasitas. Konsentrasi pembangunan industri dan perumahan di wilayah tertentu menyebabkan tekanan alih fungsi lahan yang lebih tinggi di wilayah tersebut. Sebagai contoh, di Kabupaten Sleman, luas lahan sawah berkurang 0,98% per tahun, sementara lahan pekarangan meningkat. Sebanyak 23 provinsi kini mengalami defisit lahan sawah, sementara 14 provinsi lainnya surplus.

Tantangan tata kelola meliputi lemahnya pengawasan terhadap tata ruang daerah dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat daerah masih lemah karena banyak peraturan daerah (perda) yang dibuat tanpa peta spasial yang jelas. Akibatnya, perlindungan lahan menjadi tidak efektif.

Tantangan pembiayaan terkait dengan insentif yang kurang memadai bagi petani untuk mempertahankan lahan pertanian mereka. Harga tanah untuk industri atau komersial seringkali lebih tinggi dibandingkan pertanian, sehingga mendorong petani untuk menjual lahannya. Insentif yang diberikan pemerintah, seperti perbaikan infrastruktur pertanian dan kemudahan akses informasi dan teknologi, belum sepenuhnya efektif menahan laju alih fungsi lahan.

Lapisan tambahan termasuk perubahan pola pikir masyarakat dan tekanan ekonomi. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang cepat meningkatkan kebutuhan akan lahan untuk permukiman, industri, dan infrastruktur. Selain itu, klausul "Proyek Strategis Nasional" dalam revisi UU No 41/2009 mempermudah alih fungsi lahan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur.